DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembangunan Kepariwisataan Daerah; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata; Pelaksanaan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat

(1)dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2041.

1.Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undanz Nomor 12 Tahun 2011 tentanz Pembentukan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2041 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 11. TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.
b.Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENKOLAKATIMUR dan BUPATI KOLAKATIMUR, Dengan Persetujuan Bersama
1. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. 8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014, Nomor 2).
5. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020, Nomor). 3

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAINDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH(RIPPARDA) KABUPATENKOLAKATIMUR TAHUN2021-2041.

Pasal 2

RIPPARDAsebagai bagian integral dari pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Pembangunan Kepariwisataan Daerah berasaskan :

1.Asas Manfaat
2.Asas Kekeluargaan
3.Asas Adil dan Merata
4.Asas Keseimbangan
5.Asas Kemandirian
6.Asas Kelestarian
7.Asa Partisipasi
8.Asas Berkelanjutan
9.Asas Demokrasi
10.Asas Kesehatan
11.Asas Keterpad uan
12.Asas Religius BABII PEMBANGUNANKEPARIWISATAANDAERAH

c.Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beropersi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
d.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
e.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata.
f.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
g.Pemasaran pariwisata daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
h.Industri pariwisata daerah adalah kumpulan usaha pariwisata daerah yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
1. 1.Kelembagaan kepariwisataan daerah adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. J. Badan promosi pariwisata daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melkasanakan kegiatan promosi pariwisata.
k.Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. nyaman;
c.Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan; 4 budaya yang lingkungan, kredibel, terhadap
d.Sasaran; dan
e.Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 - 2038.

(2)Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Kolaka Timur sebagai Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju,yangunggul dibidang Agribisnis, mandiri dan sejahtera.
(3)Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:
1. a.Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab lingkungan alam dan sosial budaya;
2. b.Mewujudkan Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
3. c.Mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dibidang agrobisnis, berdaya saing dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, Nusantara dan Mancanegara; dan
4. d.Mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
(4)Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang unggul dibidang Agribisnis, mandiri dan sejahtera;
2. b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
3. c.Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab; dan
4. d.Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
(5)Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.Terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang unggul dibidang Agribisnis melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan
3. a.Visi;
4. b.Misi;
5. c.Tujuan;
(1)RIPPARDAmemuat:

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

1.Pembangunan destinasi pariwisata daerah
2.Pembangunan pemasaran pariwisata daerah
3.Pembangunan industri pariwisata daerah
4.Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 4

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

a.Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata; ARAHKEBIJAKANDANSTRATEGIPEMBANGUNAN INDUSTRIPARIWISATADAERAH BABIII

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.Prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
b.Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian · fungsi lingkungan hidup;
c.Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
d.Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
e.Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sector publik dan privat.
d.Terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan;
e.Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
f.Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
g.Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
h.Terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
1. 1.Terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistemtata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; J. Terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
k.Terwujudnya Pariwisata sebagai sector unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

(6)Pelaksanaan RIPPARDAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
(7)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
1. a.Tahap I, Tahun 2021-2026;
2. b.Tahap II, Tahun 2026-2031; dan
3. c.Tahap III, Tahun 2031-2041.
(8)RIPPARDAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 6

Pasal 11

Strategi pemenuhan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain:

a.Pengembangan Pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisataan;

Pasal 10

Peningkatan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan:

a.Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang Pariwisata;
b.Mendampingi pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha Pariwisata;
c.Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara Kepariwisataan secara bertahap dan konsisten; dan
d.Peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang Kepariwisataan.

Pasal 9

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:

a.Pengembangan produk Pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan;
b.Optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secarak husus;
c.Meningkatkan event-event Pariwisata menjadi event regional, nasional dan intemasional; dan
d.Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…