DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH BERISIKAN TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DENGAN SISTEMATIS SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. OBYEK PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGGOLONGAN 3. PERIZINAN PEMAKAMAN 4. LOKASI 5. PEMAKAMAN, KREMASI DAN PEMINDAHAN JENAZAH DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH 6. LARANGAN 7. SANKSI ADMINISTRASI 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka Timur saat ini masih banyak yang melakukan pemakaman disekitar area pemukiman dan perkebunan sehingga perlu dilakukan penataan dan penertiban;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penataan dan penertiban pemakaman perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan pemakaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ); 2
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
7.OPD Pemakaman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang pemakaman.
8.Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
9.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
11.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
12.Makam adalah tempat jenasah dimakamkan.
13.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
14.Kremasi atau pengabuan adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya.
15.Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
16.Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
17.Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon bagi keperluan pemakaman pribadi atau keluarga.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4

BAB II

OBYEK PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGGOLONGAN

Pasal 2

Obyek pengelolaan Pemakaman, yakni :

a.TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa;
b.TPBU yang dikelola oleh Badan;
c.TPK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa atau Badan; dan
d.Krematorium yang dikelola oleh Badan.

Pasal 3

Penggolongan TPU adalah sebagai berikut :

a.TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
b.TPU Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Katolik;
c.TPU Protestan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Protestan;
d.TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha; dan
e.TPU selain Islam, Protestan, Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragam selain Islam, Protestan, Hindu/Budha.

BAB III

PERIZINAN PEMAKAMAN

Pasal 4

(1)Setiap Badan yang mengadakan tempat jasa pelayanan pemakaman harus mendapat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin tempat Krematorium berupa tempat kremasi (pengabuan mayat);
2. b.izin penyediaan TPBU;
3. c.izin usaha penyediaan mobil jenazah.
(3)Pembinaan dan pengendalian perizinan tempat jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati melalui OPD yang ditunjuk.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 5
(5)Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

LOKASI

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan TPU dan TPBU dalam wilayah Daerah yang masih dapat digunakan.
(2)Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 6

(1)Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan TPU, maka Pemerintah Daerah menyediakan TPU terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Lokasi TPU terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal yang berada dalam 1 (satu) kawasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Lokasi TPU dan TPBU di Daerah harus memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).
(2)Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih ditekankan pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diperlukan pada lokasi TPU.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program rumputisasi makam pada setiap lokasi TPU.
(2)Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman di TPBU dan TPK wajib melakukan rumputisasi pada makam yang dimiliki/dikelola.

BAB V

PEMAKAMAN, KREMASI DAN PEMINDAHAN JENAZAH DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH

Pasal 9

(1)Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
(2)Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
(3)Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada lurah/kepala desa setempat.
(2)Jenasah yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan oleh ahli waris atau penanggungjawabnya kepada lurah/kepala desa, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari pusat kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…