DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN NAMA JALAN, STATUS JALAN, RUAS JALAN DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENYELENGGARAAN JALAN 4. KEWENANGAN PENETAPAN NAMA JALAN 5. PEMBERIAN NAMA 6. TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN 7. PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN 8. TATA CARA PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN 9. TIANG PAPAN NAMA DAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. PENYIDIKAN 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUPAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur;·
b.bahwa dengan pesatnya pembangunan khususnya Rumah/Bangunan harus diatur dan ditata dengan baik demi tertibnya pengelolaan kawasan kota dan pedesaan di Kabupaten Kolaka Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Penetapan Nama Jalan, Status Jalan, Ruas Jalan Dan Nomor Rumah/Bangunan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) 3 Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN NAMA JALAN, STATUS JALAN, RUAS JALAN DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan tata Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan tata Ruang Kabupaten Kolaka Timur;
8.Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
9.Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
10.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
11.Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan 4 strategis nasional serta jalan tol;
12.Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
13.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
14.Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
15.Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
16.Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
17.Nomor Rumah adalah tanda untuk memberikan identitas/alamat rumah atau bangunan;
18.Gang adalah jalan umum yang ukurannya lebih kecil dari jalan utama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
(2)Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu sebagai berikut :
1. a.Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
2. b.Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
3. c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan;
4. d.mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan; 5
5. e.mewujudkan peran Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
6. f.mewujudkan Pedoman Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Nama Jalan, status Jalan, Ruas jalan dan Nomor Rumah/Bangunan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
7. g.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

PENYELENGAARAAN JALAN

Pasal 3

(1)Setiap penyelenggaran jalan disesuaikan berdasarkan kewenangan dan status dari jalan.
(2)Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri :
1. a.Jalan Nasional;
2. b.Jalan Provinsi;
3. c.Jalan Kabupaten;
4. d.Jalan Kota; dan
5. e.Jalan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 4

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2)Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama Jalan di daerah, yang diusulkan diambil dari:

a.Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
b.Nama-nama Flora, Fauna, dan Pulau-pulau di Indonesia; Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
c.Nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun 6 pada masa pembangunan;
d.Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia; dan
e.Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB VI

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 6

a.Pengajuan nama jalan, dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan kepada Bupati;
b.Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 ayat (2).

BAB VII

PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN

Pasal 7

(1)Setiap rumah/ bangunan dalam Kota harus memiliki Nomor Rumah/ Bangunan sebagai tanda pengenal alamat.
(2)Nomor rumah/ bangunan dimaksud ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait yang penyalurannya dilaksanakan oleh perangkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW dan RT.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN

Pasal 8

(1)Setiap Rumah/ Bangunan yang berada dalam Kota diberikan nomor sepanjang tidak bertentangan dengan tata ruang Kabupaten Kolaka Timur.
(2)Terhadap Rumah/ Bangunan yang hingga pemberian nomor Rumah/ Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan segera meminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemberian Nomor Rumah/ Bangunan dimulai dari ujung jalan dan diteruskan dengan memulai lagi jalan- jalan lainnya kesegala jurusan di Kabupaten Kolaka Timur. 7

Pasal 9

(1)Nomor Rumah/Bangunan diberikan berurutan mulai permulaan jalan masuk sebelah kanan dengan nomor genap dan sebelah kiri dengan nomor ganjil.
(2)Rumah yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor urut sesudah rumah dihadapannya.
(3)Rumah/Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara masal diberikan kode A, B, C dan seterusnya setelah nomor urut rumah/ bangunan terdahulu yang terletak disamping, dimuka atau dibelakangnya.
(4)Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun nomor rumah yang ada akan diinventarisir kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan dilapangan.

Pasal 10

(1)Rumah/Bangunan yang terletak disatu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberi nomor secara berurutan, sedangkan nomor RW dan RT disesuaikan dengan kelurahan masing-masing.
(2)Rumah kopel/barak diberi hanya satu nomor dengan diberi kode angka romawi untuk masing-masing petak/ ruang.
(3)Terhadap Rumah-Rumah/Bangunan komplek pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, B, C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…