DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR INI BERISIKAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH DENGAN SITEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1.KETENTUAN UMUM 2. LEMBAGA PELAKSANA 3. ASAS TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA 4. PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM 5. TARIF DAN REKENING AIR MINUM 6. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN 7. PENGENDALIAN 8. PERAN SERTA MASYARAKAT 9. SANKSI ADMINISTRASI 10. PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan' yang optimal kepada masyarakat secara kualitas, kuantitas dan kontiniutas;
b.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dikelola secara professional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Simbune” Kabupaten Kolaka Timur; 3

Menetapkan

Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Lembaga Pelaksana adalah Lembaga yang menangani urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
7.Perusahaan Daerah yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini adalah PDAM.
8.Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
9.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
10.Karyawan/pegawai adalah karyawan/pegawai yang bekerja untuk kepentingan Pcrusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
11.Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum. 4
12.Air bersih adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat langsung diminum.
13.Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
15.Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
16.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatannya dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
18.Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
19.Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir/bak penampungan.
20.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalμrkan kepada pelanggan.
21.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
22.Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
23.Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
24.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/ dikuasai oleh seorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
25.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
26.Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air. 5
27.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
28.Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAMpada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
29.Pelayanan Air Bersih adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada pelanggan.
30.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
31.Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air O m3 (nol meter kubik).
32.Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
33.Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
34.Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
35.Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
36.Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m3) yang hams dibayar oleh pelanggan.
37.Rekening air minum adalah yang harus di bayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.

BAB II

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

(1)Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Air Bersih adalah Lembaga yang menangani Urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih, yaitu PDAM Kabupaten Kolaka Timur.
(2)Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional terhadap pengelolaan pelayanan air bersih; 6
2. b.memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan air bersih; dan
3. c.melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah.

BAB III

ASAS TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efesiensi dan efektifitas.

Pasal 4

(1)PDAM bertujuan :
1. a.memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungari dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama air minum kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat;
2. b.membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
3. c.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :
1. a.pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas;
2. b.untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, pdam dapat menggunakan rekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air bersih bagi masyarakat baik melalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya; dan
3. c.pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok pemerintah daerah, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

(1)PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum. 7
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya kabupaten kolaka timurdan sekitarnya;
2. b.melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
3. c.mensosialisasikan bentuk layanan air minum/air bersih pdam kepada masyarakat;
4. d.melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak dapat memenuhi sebagai air minum;
5. e.mengatur sistem pendistribusian produksi yang tersedia air minum sesuai dengan kapasitas;
6. f.berpartisipasi dalam rangka dalam upaya perlindungan koriservasi lingkungan. dan pelestarian sumber daya air dalam rangka kkonservasi lingkungan; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air m inum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

a.menagih dan menerima hasil jasa pelayanan air dan/ atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
b.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c.menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan- alasan teknis lainnya;
d.menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
e.melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
f.memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat. 8

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
b.memaksa (force majure);
c.melaksanakan penggantian meter secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban pdam untuk melakukan penggantian meter air;
d.memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
e.melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
f.melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan; dan
g.meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;

Pasal 8

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

a.menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
b.menyediakan terminal air dan hidran umum (tahu) bagi masyarakat kabupaten kolaka timur yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu; dan
c.menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Pasal 9

(1)Setiap Permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
(2)Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi .tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
(3)Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM. 9
(4)Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pennohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
(5)Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…