DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) BERISIKAN TENTANG BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIBIDANG KEAGAMAAN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. BANTUAN PEMBINAN KEAGAMAAN 4. OBJEK 5. BENTUK DAN KRITERIA HIBAH DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAN 6. BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAANKEAGAMAAN 7. PELAPORAN DAN PERTANGUNG JAWABAN 8. MEKANISME 9. MONITORING DANEVALUASI 10. KETENTUANSANKSI 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa berdasarkan dimaksud dalam penjelasan Atas Undang-undang Nomor 1Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 huruf menjelaskan khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatan dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama;
b.bahwa untukmewujudkanmanusiadanmasyarakat yang berkualitas, jasmanidan rohani, sehingga terciptanya kehidupanberagamadengansuasanayang harmonis dan saling menghormatiperludiwujudkandalam kehidupan keagamaan dengan perilakukehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa, danbernegara;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan bantuan pembinan keagamaanmasyarakat dankapasitaslembagakeagamaan, serta memperdayakandanmeningkatkanpartisipasi PemerintahDaerahdalam penyelenggaraanBantuan Pembinaan keagamaan dengan memberikan bantuan berupahibah dan bantuan sosial yangbersumberpada AnggaranPendapatanBelanja Daerah;
d.bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahTentang Bantuan Hibah danBantuan Sosial dibidang Keagamaan.

1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 2
3.Undang-Undang Nomor17Tahun2013tentangOrganisasi Kemasyarakatan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2013Nomor 116,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5430);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014Nomor244, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubah dua kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9Tahun2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran NegaraTahun2012Nomor5,Tambahan LembaranNegaraNomor5272);
7.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 9danNomor 8Tahun2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas KepalaDaerah/WakilKepalaDaerah Dalam PemeliharaanKerukunanUmatBeragama, PemberdayaanForum KerukunanUmatBeragamaDan PendirianRumahIbadat;
8.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor32Tahun2011tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 6); 3 Menetapkan :
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Timur; (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 12);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal Daerah(Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 16). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIBIDANG KEAGAMAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7.Pembinaanadalahsuatukegiatanuntuk mempertahankandan meningkatkan serta menyempurnakansesuatu yangtelahada sebelumnya. 4
8.PembinaanKeagamaanadalah usahayang diarahkanbagi terbentuknyakebulatangerakgerikyang dinamissesuaidengan nilai – nilai ajaranagama.
9.BantuanDalamBantuanPembinan keagamaan, imam masjid,penjaga masjid,guru ngaji desa,pendeta,mangku adalah pemberianbantuan berupa uang/barang/jasa dari pemerintah daerahkepadaindividu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan keagamaan dan/atau pendidikan keagamaan non pemerintahyang sifatnyaselektifyang bertujuanuntuk Dalam BantuanPembinankeagamaan serta bantuan kepada para imam masjid,penjaga masjid,guru ngaji desa,pendeta, mangku.
10.Bantuansosialadalahpemberianbantuanberupa uang/barang daripemerintah daerah kepadaindividu,keluarga,kelompok dan/ataumasyarakatyang sifatnyatidak secaraterus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resikososial.
11.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintahdaerahkepadapemerintahatau pemerintahdaerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakatdanorganisasi kemasyarakatan, yangsecaraspesifik telahditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dantidak mengikatserta tidak secaraterusmenerusyangbertujuanuntuk menunjang penyelenggaraanurusanpemerintahandaerah.
12.Kegiatanadalahbagiandari program yangdilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada SKPD sebagai bagiandari pencapaian sasaranterukurpadasuatuprogramdanterdiri dari sekumpulan tindakanpengerahansumber dayabaikyang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasukperalatandan teknologi,dana,ataukombinasidari beberapaataukesemuajenissumber dayatersebutsebagai masukan(input) untukmenghasilkankeluaran(output)dalam bentuk barang/jasa.
13.KeuanganDaerahadalahsemuahakdankewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraanpemerintahdaerahyang dapat dinilaidenganuang termasukdidalamnyasegalabentuk kekayaanyang berhubungandenganhakdankewajibandaerah tersebut.
14.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBD adalahrencanakeuangantahunanpemerintah daerahyang dibahasdandisetujuibersamaolehPemerintah DaerahdanDPRD danditetapkandenganPeraturanDaerah.
15.PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingka t PPKD adalahkepala satuankerja pengelola 5 keuangandaerah yang mempunyaitugasmelaksanakanpengelolaanAPBDdan bertindak sebagaibendahara umumdaerah.
16.RencanaKerjadanAnggaranPPKDyangselanjutnyadisingkat RKA-SKPDadalahRencanakerja anggaranbadan/dinas/bagian keuanganselaku Bendahara UmumDaerah.
17.RencanaKerjadanAnggaranSKPDyangselanjutnyadisingkat RKA-SKPD adalahdokumenperencanaandanpenganggaran yangberisiprogram,kegiatandananggaran SKPD.
18.Pengelolaan Hibah dan Batuan Sosial adalah rangkaian mekanismepengelolaanpelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, danpenyerahan bantuanserta laporanpertanggungjawaban bantuan.
19.NaskahPerjanjianHibahDaerahyangselanjutnya disingkat NPHDadalahnaskahperjanjian hibahyangbersumberdari APBD antara PemerintahKabupatenKolaka Timurdenganpenerima hibah.
20.Organisasi KemasyarakatanKeagamaan yang selanjutnya disebut OrmasKeagamaanadalahOrganisasi nonpemerintah bervisiKebangsaanyangdibentukberdasarkan kesamaanAgama olehWargaNegaraRepublik Indonesiasecarasuka rela,berbadanHukum dantelahterdaftar dipemerintahDaerah setempat serta bukansayapOrganisasi Partai Politik.

BAB II

MAKSUD, TUJUANDANRUANG LINGKUP BagianKesatu Maksud

Pasal 2

Maksud PeraturanDaerah iniadalahsebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembinankeagamaanuntuk peningkatankualitas pelayanan dankehidupanberagama dalam bentukpemberianhibahdanbantuansosial sertasebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalammenumbuh kembangkankehidupanberagama. BagianKedua Tujuan

Pasal 3

TujuanPeraturanDaerahini adalahsebagai berikut :

a.memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah daerahdalam 6 penyelenggaraanbantuanpembinan keagamaan;
b.meningkatkan pembangunan daerah dalam pemahaman agama dan kehidupanberagama;
c.meningkatkankapasitasorganasasikemasyarakatan keagamaan.
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BagianKetiga RuangLingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan dan pengelolaan BantuanPembinaan Keagamaan dalam bentuk Hibah dan Bantuan Sosial antara lain kepada para Imam Masjid, guru ngaji,marbut ,pendeta mangku atau nama lainnya dalam agama hindu,kegiatan pembangunan rumah ibadah dan masjid agung daerah, kepada anggota/kelompok masyarakat/ lembaga/organisasi keagamaan yang berada di Kabupaten Kolaka Timur. BABIII BANTUANPEMBINANKEAGAMAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan bantuan sosialdalambantuanpembinaankeagamaankepada para imam masjid, guru ngaji,marbut pendeta, mangku, rumah ibadah, masjid agung daerah,lembaga/organisasi keagamaam atauanggota/kelompok masyarakat atau kegiatan keagamaan lainnya sesuai kemampuankeuangandaerah.
(2)Pemberian Hibah danbantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaansebagaimanadimaksud padaayat(1)dilakukan setelahmemprioritaskanpemenuhan belanjaurusanwajib denganmemperhatikanasaskeadilan,kepatutan,rasionalita s danmanfaat untukmasyarakat.

BAB IV

OBJEK

Pasal 6

(1)Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan dapat diberikan bantuan kepada :
1. a.Imam Masjid, guru ngaji, pendeta, mangku;
2. b.Anggota Masyarakat/kelompok masyarakat; dan
3. c.Lembaga/ Organisasi keagamaan.
(2)Bantuansosialdalambantuanpembinankeagamaandapat 7 diberikankepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga atau organisasi nonpemerintahan dibidang keagamaan.
(3)Rincianobjekbantuandalambantuanpembinan keagaamansebagaimana dimaksud dalam ayat(1)danayat(2)diatur lebihlanjut denganPeraturanBupati.

BAB V

BENTUK DAN KRITERIA HIBAH DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAN

Pasal 7

(1)Hibah dalam bantuan pembinaan dibidang keagamaan dapat berupauang,barang dan/ataujasasesuai kemampuankeuangandaerah.
(2)PemberianhibahDalamBantuanPembinanKeagamaan sebagaimanadimaksud padaayat(1)dilakukansetelah memprioritaskanpemenuhanbelanjawajib daerah.
(3)Pemberianhibahdalam bantuanpembinankeagamaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditujukanuntukmenunjangpencapaiansasaran programdankegiatan pemerintahdaerahdenganmemperhatikanasas keadilan, kepatutan,rasionalitas, danmanfaat untukmasyarakat.
(4)Pemberianhibahdalam bantuanpembinankeagamaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memenuhi kriteria palingsedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifiktelahditetapkan;
2. b.tidakwajib,tidakmengikatdantidakterusmenerus setiap tahunanggaran, kecualiditentukanlainoleh peraturanperundang-undangan; dan
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah dalam bantuanpembinankeagamaan yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh bupati.

Pasal 8

(1)Hibah berupa uangdicantumkandalamRKA-PPKD.
(2)Hibahberupabarang ataujasadicantumkandalam RKA- SKPD.
(3)RKA-PPKDdanRKA-SKPDsebagaimanadimaksudpada ayat(1)danayat(2)menjadidasar penganggaranhibah dalamAPBD setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

PemberianHibahDalam BantuanPembinanKeagamaan dalam bentukbarangdapatdilakukanapabilabarang tersebut tidak 8 mempunyai nilaiekonomisbagiPemerintah Daerah tetapi bermanfaat bagi penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiappemberianhibahdalam bantuanpembinan keagamaandituangkandalamNPHDyangditandatangani bersamaolehBupatiataupejabatyang diberiwewenang untuk menandatanganiNPHDdanpenerimahibahdalam bantuanpembinankeagamaan dan harus mendapat persetujuan DPRD sesuai kewenangannya.
(2)NPHDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikit memuat ketentuanmengenai:
(3)Dalam hal penggunaan dana Hibah dalam bantuan pembinankeagamaantidak terserapsepenuhnyaoleh penerima hibah, dilakukanperubahanNHPD sesuai dengan penyerapandana setelahmendapat persetujuandari Bupati.
1. a.pemberi danpenerima hibahdalambantuanpembinaankeagamaan;
2. b.tujuan pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan;
3. c.besaran/rincianpenggunaan hibahyangakanditerima;
4. d.hak dankewajiban;
5. e.tata cara penyaluran/penyerahan hibahdalambantuan pembinankeagamaan; dan
6. f.tatacara pelaporan hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.
(4)Dalam hal penggunaan dana Hibah dalam bantuan pembinankeagamaantidak terserapsepenuhnyaoleh penerima hibah, dilakukanperubahanNHPD sesuai dengan penyerapandana setelahmendapat persetujuandari Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014