DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 365

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Pengelolaan BMD Pada OPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Ganti Rugi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BUPATIKOLAKATIMUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 1); 4
9.Pejabat Penatausahaan · Barang adalah kepala OPD yang mempunyaifungsi pengelolaan BMDselaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11.Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12.AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangantahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Kuasa Pengguna BMDyang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dcngan sebaik-baiknya.
14.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMDpada Pengguna Barang.
15.Pengurus BMD, yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
16.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang dlseraht tagas menerfma, menytmpan, rnerrgeluarkan, menatausaltakan BMDpada Pengguna Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalahpengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMDpada Pengelola Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Perrgguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
21.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22.Penilaianadalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
23.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pu.sat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengbapusan. penatausahaan dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.
25.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26.RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 5
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/ a tau optimalisasi BMD dengan tidak mengu bah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
31.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32.BangunGuna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanaholeh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka waktu tertentu yang dtsepakau.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkatKSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~5. Penanggung .Iawab Proyek Kerjasarrra yang selanjutrrya disirrgkat ,P,Jf>K adalah Kepala Daerah, atau badan usaha milik daerah sebagaipenyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
36.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
37.Penjualanadalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain .dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
38.Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
39.Hibah adalahpengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 40.. Penyertaanlvlodal Pernerintah Daerahadalah pengalihan kepemjlikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
41.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Barang Milik Daerah.
42.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 6

Pasal 5

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat .digadaikan/.dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan
(1)Barang Milik Daerah, meliputi:
1. a.Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(3)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) huruf b harus dilengkapi dokumen perolehan.
(4)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Mitra Pemanfatan Barang Milik Daerah yang melakukan pengelolaan berupa tanah dan/ atau bangunan harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.

43.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
44.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan basil pendataan BMD.
45.Daftar Barang Milik Daerahyang selanjutnya disingkat Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
46.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 4 7. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
48.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
49.Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
50.Pihak Lain adalah pihak-Pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 7

Pasal 8

(1)Bup.ati merupakan pemegangkekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Dalam pelaksanaan pengelolaan BMD, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah sebagai pengelola BMD.
(3)Pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
5. e.menetapkan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu;
6. f.penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya;

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerjasama;
d.perjanjian dengan negara lain/lembaga intemasional; dan/atau
e.kerjasama Pemerintah Daer.ah dengan hadan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 6

(1)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putwsan pengadil~ y.ang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme, syarat, dan tata cara memperoleh Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disita. 8

Pasal 10

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3)huruf e, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Harang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola .Sa-rang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMDyang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMDyang berada pada Pengelola Barang;

Pasal 9

Se.kretar'isD.aenih sebag~J_ma»adi~ksud- ~am Pasal 8 ayat (2), berwe~g dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD.
g.mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
h.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
i.menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/ atau bangunan; dan menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur. 9

(1)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~ ayat (J) huruf e membantu Pengguna Barang,
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;

Pasal 12

( 1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2)Bupati menetapkan pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Pengguna Barang.

Pasal 11

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, berwenang dan bertanggung jawab:

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi yang dipimpinnya;
b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan BM.D yang berada dala-m penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDyang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMDselain tanah dan/ a tau bangunan;
g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMDyang ada dalam penguasaannya; dan J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
1. 1.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD; dan
j.menyusun laporan BMD. 10 ( 1) Pengurus Barang Pengelola sebagairnana dirnaksud dala.m Pasal 8 ayat

(3)huruf e merupakan pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaa.n BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dala.m penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.rnernbantu meneliti dan rnenyiapkan bahan pertirnbangan persetujuan dala.m penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfa.atan dan Pemindahtanganan BMDyang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokurnen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnaha.n, dan Penghapusa.n da.ri Pengguna Bara.ng, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalarn pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pernusnahan, dan Penghapusan BMD;
5. e.rnenyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidal< diman:fita-t..'l<anpihak lain kepada Buf)ati m:elruui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepernilikan BMD;
7. g.rnenyimpan salinan dokurnen laporan barang pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekoneiliasi dalam rarrgka pgn:yusurran laporan BMD; dan

Pasal 14

b.meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
d.menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak rnemerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ a tau bangunan;
e.mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyeienggaraan tuga.s dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
f.menyiapkan usulan Pernusnahan dan Penghapusan BMD;
g.rneneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu:
h.memberikan persetujuan atas surat permintaan barang dengan rnenerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk rnengeluarkan BMDdari gudang penyimpanan;
i.meneliti dan rnemverifikasi kartu inventaris ruangan setiap semester · da.n setiap tahun; dan J. rnelakuka.n verifikasi sebagai dasar rnemberikan persetujuan atas perubaha.n kondisi fisik BMD; dan meneliti lapora.n mutasi bara.ng setiap bulan yang disa.mpaikan oleh Pengurus Barang Pengguna da.n/ atau Pengurus Barang Pernbantu. 11 ( 1) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3)huruf e berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh clan beban APBD dan perolehan Iainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
4. d.membantu mengamankan BMDyang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMDberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dari DPRD dan BMD selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Ba.rang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan surat permintaan barang yang berdasarkan nota permintaan barang;
9. j.mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label BMD;
12. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
13. o.melakukan stock opname barang persediaan:

Pasal 15

1.merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan BMD.

(3)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APED.
(6)Dalam hal Pengurus Barang Pengelola melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Pejabat Penatausahaan Barang. 12

Isi peraturan

Teks365PDFHirarki

Memuat teks peraturan…