DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. JENIS PENGAWASAN KUALITAS AIR 5. PELAKSANAAN PENGAWASAN 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ; 8. PENYIDIKAN 9.SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat maka perlu menggunakan Pengawasan Kualitas air bersih dan sehat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4161);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 3 Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
9.Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
10.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
12.Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
13.Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 4
14.Pengelola air adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan pengelolaan air, memproduksi, dan/atau menyalurkan air untuk keperluan pengelolaan makanan, pemandian umum, kolam renang, dan sarana pelayanan umum atau bergerak di bidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarananya.
15.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
16.Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas.
17.Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.
18.Air dengan sistem jaringan perpipaan adalah air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
19.Air bukan jaringan perpipaan adalah air yang berasal dari sumur dangkal, sumur pompa dalam, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
20.Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
21.Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
22.Sampel air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
23.Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisika, kimia, dan bakteriologis.
24.Petugas adalah petugas laboratorium pengawasan kualitas air, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki ketrampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air. 5

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengawasan kualitas air meliputi :
1. a.pengawasan eksternal; dan
2. b.pengawasan internal.
(2)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan oleh Dinas.
(3)Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.

Pasal 3

(1)Jenis air yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
1. a.air minum yang dikelola oleh penyelenggara air minum;
2. b.air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan/atau minuman;
3. c.air bersih yang digunakan untuk sarana pelayanan umum;
4. d.air kolam renang; dan
5. e.air pemandian umum.
(2)Jenis air yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radio aktif.
(2)Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan sesuai dengan parameter sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Pengawasan kwalitas air dimaksudkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ( 2 ) Pengawasan Kualitas Air bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya 6 penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB IV

JENIS PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 6

(1)Untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
(2)Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi :
1. a.pengawasan berkala; dan
2. b.pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7

(1)Pengawasan eksternal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
(2)Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian gallon/wadah air minum.
(3)Pengawasan eksternal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 8

(1)Pengawasan internal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
(2)Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian gallon/wadah air minum.
(3)Pengawasan internal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan di setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 9

(1)Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan pengelolaan air dan penyediaan air minum.
(2)Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi sanitasi, atau laporan pihak lain yang berkompeten. 7

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan eksternal terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…