DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

isi dalam peraturan ini tentang perubahan peraturan daerah kabupaten kolaka timur No. 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut : ketentuan pasal 3 huruf d angka 4, angka 16, dan angka 19 diubah, ketentuan pasal 4 dihapus, ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf d dihapus, ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ketentuan pasal 17 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam hal memaksimalkan peran pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur yang lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. BUPATIKOLAKATIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANPERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR NOMOR21 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR NOMOR3 TAHUN2018 BUPATIKOLAKATIMUR PROVINS!SULAWESITENGGARA SALIN AN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
7.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklator Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
10.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklator Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklator Perangkat Daerah Yang Melaksankan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
12.Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pedoman Nomenklator Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksankan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
14.Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklator Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur merupakan Sekretariat DPRDTipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, terdiri dari:
1. 1.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 2.Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
3. 3.Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
5. 5.Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Pasal 3
7. 1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4, angka 16 dan angka 19 diubah nomenklatur dan selanjutnya ditambahkan 1 (satu) nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 21), diu bah se bagai beriku t : Pasal I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENKOLAKATIMUR.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKOLAKATIMUR dan BUPATI KOLAKATIMUR MEMUTUSKAN: Masyarakat dan Desa;

7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
8.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
10.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (WilayahDaratan);
11.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12.Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu . Pintu;
16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 1 7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
18.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub POLPP);
5.Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Aere dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Dangia dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Ladongidengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Lalolaedengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Lambandia dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Loea dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Mowewedengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Polipoliadengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Tinondo dengan Tipe A; J. Kecamatan Tirawuta dengan Tipe A;
10. k.Kecamatan Uluiwoidengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Ueesi dengan Tipe A.

Pasal 5

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan pada Pasal 4 dihapus.

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencannaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 3

19.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kolaka Timur Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kolaka Timur Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 4, angka 2 diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut: r . .... TONY HERBIANSY AH ttd.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mi dilaksanakan mulai 02 Januari 2019. Pasal II Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal 29 Oktober 2018 BUPATIKOLAKATIMUR,

6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyisebagaiberikut:

Pasal 15

( 1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah mi diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
(2)Sub Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sub Kebakaran) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.
(3)Perangkat Daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. t •

Pasal 13

Tk.l, Gol. IV/ b ~:ti;:=~20709 198503 1 011 ~lcv~1uP ....~esuai dengan aslinya ~-~·~-AGIAN HUKUM, ~ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINS!SULAWESI TENGGARA: 3 / 147 / 2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATENKOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54 ANTO SE. M.Si. EKO SANTOSOBUDIARTO ttd. PEJABAT SEKRETARISDAERAH KABUPATENKOLAKA TIMUR, Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal, 30 Oktober 2018 • . •

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…