DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan; Ruang Lingkup; Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan; bahwa untuk penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan
b.di Kabupaten Kolaka Timur diperlukan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah; berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/5151/SJ tanggal 25 Juli 2018
c.tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan
d.Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5401);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
6.Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); BUPATIKOLAKATIMUR PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR NOMOR 3 TAHUN2021 TENTANG PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN KABUPATENKOLAKATIMUR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKOLAKATIMUR, Mengingat Menimbang '/ 2 BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614};
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
16.Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan diKabupaten Kolaka Timur. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR Dan BUPATI KOLAKATIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHANKABUPATENKOLAKATIMUR. Menetapkan 3

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Kolaka Timur.
9.Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kelurahan dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
12.Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/ Kelurahan.
13.Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
14.Batas Desa/ Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayahpenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/ Kelurahan dengan desa/ Kelurahan lain.
15.Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan Batas Desa/Kelurahan secarakartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16.Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa/Kelurahan berdasarkan basil penetapan. 1 7. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempumaan batas-batas Desa/ Kelurahan.
18.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan. 4

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

a.Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
b.Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
c.Penyelesaian Sengketa Batas Desa/Kelurahan;
d.Pembiayaan;
e.Monitoring dan Evaluasi; dan
f.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 4

(1)Penegasan batas Desa/Kelurahan diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
(2)Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua Desa/Kelurahan yang berbatasan menganggap perlu.
(3)Tahapan penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
(4)Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

Pasal 3

Penetapan Batas Desa/Kelurahan diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan adalah:

a.Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di daerah.
b.Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Daerah.
c.Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah.
1. 20.Peta Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa/Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
2. 21.Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
3. 22.Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi. 5

BAB II

PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN

Pasal 8

(1)Desa/Kelurahan yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
b.Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa/Kelurahan;
c.Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
d.Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
e.Melakukan supervtsi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Desa/Kelurahan;
f.Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
g.Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
h.Melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan oleh Bupati.
(2)Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:

1.Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Ketua;
2.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Wakil Ketua;
3.Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Sekretaris I;
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Sekretaris II;
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
6.Badan Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
7.Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
8.Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota;
9.Camat Sebagai Anggota di lokasi penetapan dan penegasan batas Desa/ Kelurahan; JO. Kepala Desa/Lurah sebagai Anggota; dan
11.Perangkat Desa/Kelurahan dan/ atau Tokoh Masyarakat.

(3)Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

BAB IV

TIMPENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN 6

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan. BABVII MONITORINGDANEVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan sumber lain yang tidak mengikat. BABVI PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…