DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, BAB IV KEGIATAN USAHA, BAB V JANGKA WAKTU, BAB VI MODAL, BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR, BAB VIII PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR, BAB IX ANAK PERUSAHAAN, BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN, BAB XII KERJASAMA, BAB XIII PENGGABUNGAN,PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN, BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah, kelembagaan Perusahaan Umum Daerah sebagai bagian dari Pelaku Ekonomi Nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan Perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKATIMUR, BUPATI KOLAKATIMUR PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR .. ~... TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKATIMUR Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6 ) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4.Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara; Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANBENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKATIMUR MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR dan BUPATIKOLAKATIMUR Dengan Persetujuan Bersama Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155).
4.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur adalah BUMDyang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham;
6.Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur;
9.Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
10.Modal dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang dtetapkan dalam Peraturan Daerah atau nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur melalui Penyertaan Modal Daerah;
11.Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
12.Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Perubahan Bentuk Badan Hukum Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati berwenang untuk memproses lebih lanjut perubahan bentuk badan hukum Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang - Undangan.
(2)Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2018 Bentuk Badan Hukumnya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

(2)Seluruh kekayaan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur merupakan kekayaan Daerah yang di pisahkan. BABII PERUBAHANBENTUKBADANHUKUM

16.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. Timur; apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
13.Jasa Produksi adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur.
14.Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, yang selanjutnyya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dengan jangka waktu 5 (lima)tahun;
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kolaka umum;

c.Bidang usaha perkebunan dan pertanian;

(1)Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur meliputi:
1. a.Bidang usaha konstruksi dan property;
2. b.Bidang usaha perhubungan, pariwisata dan perdagangan

Pasal 6

BAB IV KEGIATANUSAHA

BAB IV

KEGIATANUSAHA

Pasal 5

(1)Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan oprasioanal Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Tujuan adalah:
1. a.meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. b.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
3. c.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur diberi nama Perumda Aneka U saha Kolaka Timur.
(2)Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kolaka Timur .
(3)Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dapat mendirikan cabang-cabang/Perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM. BABIII NAMADANTEMPATKEDUDUKAN menyangkut Perumda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perumda. ( 1) Modal dasar Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 8

BAB VI MODAL Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

MODAL Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

BABV JANGKAWAKTU

d.Bidang usaha pertambangan, energi, Sumber Daya Alam & Mineral;
e.Bidang usaha pembangunan dalam arti luas;
f.Bidang usaha industri, jasa;
g.Bidang usaha lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Dalam hal terdapat penambahan/pengurangan bidang usaha Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Apabila diperlukan untuk kelancaran usaha dan kegiatan perusahaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat membentuk unit-unit usaha sesuai jenis/bidang usaha yang diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan studi tentang unit usaha tersebut.
(4)Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perusahaan Negara, dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan.
(1)Pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
(2)Organ Perumda Aneka usaha Kolaka Timur terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Togas Organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(2)Modal yang telah disetorkan kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran melalui APBDsesuai kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD.
(4)Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/ atau uang tunai.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGANDANPEGAWAIPERUSAHAANUMUMDAERAHANEKA USAHAKOLAKATIMUR

Pasal 12

( 1) KPM,Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.

(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…