DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penamaan; Tata Cara Pemberian Nama Rupa Bumi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa Kabupaten Kolaka Timur mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.bahwa perkembangan pembangunan dan sarana umum di Kabupaten Kolaka Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
c.bahwa pengaturan mengenai pemberian dan pembakuan nama Rupa bumi, dilakukan untuk memberi kepastian hokum dan kejelasan kepada masyarakat;
d.berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/5151/SJ tanggal 25 Juli 2018 tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Rupa bumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi Unsur Alami dan Unsur Buatan Kabupaten Kolaka Timur. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKOLAKATIMUR, Mengingat Menimbang TENTANG PEMBERIANDAN PEMBAKUANNAMARUPABUMI UNSUR ALAMIDAN UNSUR BUATANKABUPATENKOLAKATIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR NOMOR 1 TAHUN2021 BUPATI KOLAKATIMUR PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten KolakaTimur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5401);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679};
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan lnformasi Geospasial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa bumi;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Nama Rupa bumi;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pembakuan Nama Rupa 3

Pasal 3

(1)Nam.a Rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:
1. a.nama generik; dan
2. b.nama spesifik.
(2)Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupa bumi.

Pasal 2

Pemberian Nama Rupa bumi harus dibakukan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati KolakaTimur.
4.Pembakuan adalah proses penetapan nama rupa bumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun intemasional.
5.Nama Rupa bumi adalah nama yang diberikan pada unsur Rupa bumi.
6.Unsur Rupa burni adalah bagian permukaan bumi yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
7.Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupa bumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.
8.Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupa bumi. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAKUANNAMARUPA BUMI UNSUR ALAMI DAN UNSUR BUATANKABUPATENKOLAKATIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR DAN BUPATIKOLAKATIMUR bumi;
13.Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupa bumi Unsur Buatan. 4

Pasal 8

Prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.menggunakan Bahasa Indonesia yang baik atau bahasa daerah;
b.menggunakan abjad romawi;
c.menggunakan satu nama resmi untuk satu unsur Rupa bumi ;

BAB III

PRINSIP PENAMAAN

Pasal 7

(1). Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi Unsur Alami dan Unsur Buatan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pembakuan nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan.
(2). Tujuannya adalah :
1. a.mewujudkan tertib administrasi nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan;
2. b.melestarikan tata nilai budaya;
3. c.memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan;
4. d.mendukung pelaksanaan pembakuan nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 6

(1). Pembakuan Nama Rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada prinsip penamaan.
(2). Pembakuan Nama Rupa bumi dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

Pasal 5

Pembakuan Nama Rupa bumi meliputi pembakuan terhadap :

a.Tulisan;
b.Ejaan;
c.Ucapan;
d.Koordinat.

Pasal 4

(1). Unsur Rupa bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat
(3)terdiri atas :
1. a.Unsur alami; dan
2. b.Unsur buatan manusia;
(2). Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unsur Rupa bumi yang terbentuk secara alami.
(3)Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unsur Rupa bumi yang dibuat oleh manusia.
(3). Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupa bumi. 5

Pasal 13

(1)Setiap orang pribadi/badan yang akan membuat/mendirikan Rupa bumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 3(b} harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10;
(2)Pemberian nama Rupa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah;

Pasal 12

(1)Setiap orang pribadi/badan berwenang memberi nama Rupa bumi unsur buatan yang dimiliki/ dikuasainya;
(2)Pemberian nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
(3)Setiap masyarakat berhak mengusulkan nama Rupa bumi unsur buatan;

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…