DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Negara,Perbendaharaanten tang
a.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menimbang KABUPATEN KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR ~ TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Peratu ranPembentukanten tang tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Kolaka Timur.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Mengingat pertimbanganberdasarkand. Bahwa 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomorl 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292); 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); dengandiubahtelahsebagaimana Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) Keuangan Republik 2019 ten tang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan· dan Pengawasan 5 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya· disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki a tau dikuasai . oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BAB! KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIKDAERAHDI KABUPATENKOLAKATIMUR.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : dan BUPATIKOLAKATIMUR DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENKOLAKA TIMUR Dengan Persetujuan Bersama 6

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan / atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.
  1. 8.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yag dipisahkan.
  2. 9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
  3. 10.Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
  4. 11.Bank Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank SULTRA adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  5. 12.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah padaBUMD. 7 Pasal.5 Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD secara bertahap yang bersumber dari APBD, sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 4

( 1) Besaran Penyertaan Modal Daerah hingga Peraturan Daerah ini ditetapkan, yang meliputi uang dan barang sebesar :

a.PDAM, Rp. 19.844.332.675,89,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh Sembilan sen);
b.PD Aneka Usaha, Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
c.PD Bank SULTRA,Rp. 25.149.495.030,48,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga puluh rupiah empat puluh delapan sen).

(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaiman dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan hasi audit BPK per 31 mei 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.memperkuat struktur permodalan BUMD;
c.memenuhi modal dasar BUMD; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah. 8

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
1. a.untuk memenuhi modal dasar BUMD;
2. b.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja BUMD;
(2)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.

BAB IV

PELAKSANAANPENAMBAHANPENYERTAANMODAL DAERAH 9

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap BUMD, penambahan penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.
(2)Ketentuan mengenai besaran penambahan dan pengurangan penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 8

( 1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)BUMD wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(3)BUMD wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya Kas Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMD berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BABV HAKDAN KEWAJIBAN 10 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PROVINS!SULAWESITENGGARA: 5/44/2021 ANDI MUH. IQBAL TONGASA Diundangkan di Tirawuta pada tanggal ?-8 - jun, _ 2021 Pj. SEKRETARISDAERAH KABUPATENKOLAKA TIMUR, J ,\.,.\ ,· '·'-''' ,. ,, • \i Ditetapkan di : Tirawuta Pada tanggal : <ft- -Jt<O, _ 202 1 BUP TI KOLAKA TIMUR,

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur. KETENTUAN PENUTUP 11 Seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatknya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Kolaka Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi antara lain legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian serta didasarkan atas kebutuhan pendanaan perusahaan daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur membentuk Peraturan Daerah tentang I. UMUM PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR TAHUN 2020 TENTANGPENYERTAANMODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATENKOLAKATIMUR 12 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…