DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II FUNGSI DAN KARAKTERISTIK PELAYANAN KEPEMUDAAN, BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, BAB IV PERAN TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA, BAB V PENYADARAN, BAB VI PEMBERDAYAAN, BAB VII PENGEMBANGAN, BAB VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN, BAB IX PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN, BAB X ORGANISASI KEPEMUDAAN, BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XIII PENDANAAN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda di Kolaka Timur belum dilaksanakan secara optimal serta masih bersifat parsial;
c.bahwa untuk membangun pemuda di Kolaka Timur, diperlukan pengaturan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan; BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KEPEMUDAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR S- TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 ten tang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7 5);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157); 3.
1.Daerah adalah KolakaTimur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3.Bupati adalah Bupati KolakaTimur
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pemuda dan Olahraga, selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten KolakaTimur.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita- cita pemuda.
8.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN. MEMUTUSKAN: DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLA.KA TIMUR DAN BUPATI KOLA.KA TIMUR Kepemudaan dibangun atas asas:

a.Ketuhanan YangMaha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;

Pasal 2

14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan kegiatan ekonomi yang berdomisili di Daerah.
18.Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah baik sendiri maupun bersama-sarna.
19.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/ atau nonmaterial.
20.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21.Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
22.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) intansi/lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.
23.Daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24.Tim Pembina Kepemudaan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk mendukung pembinaan kepemudaan di Daerah. 5

Pasal 7

1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:

a.bela negara;
b.kompetisi dan apresiasi pemuda;
c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;dan
d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui strategi:

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
c.Menjalin sinergitas dan kerjasama kemitraan serta generasi muda dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memilikisifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. FUNGSI DAN KARAKTERISTIKPELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

penyadaran, kepemimpinan, segala aspek Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan pemberdayaan, dan pengembangan potensi kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bemegara.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrastis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memilikijiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar 1945

1.kesetaraan; J. kemandirian. 6

Pasal 13

1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:

a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas clan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
b.memperkuat iman clan takwa, mengembangkan nilai- nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; clan
c.meningkatkan kesadaran hukum.

BAB IV

PERAN TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 13

PERAN TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 13

PERAN TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945