DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISIKANTENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR DENGAN SISTEMATIS SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 3. KEPESERTAAN DAN PROGRAM 4. BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN 5. BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN 6. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 7. KETENTUAN PENYIDIKAN 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Kolaka Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); SALINAN 2

4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
14.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155); 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kolaka Timur. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan 5 prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur.
9.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur.
10.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
13.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Pemberi Kerja adalah Orang, Perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekrjakan pegawai negeri, honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Kolaka Timur mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 diatas.
1. 16.Perusahaan adalah :
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh atau tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dengan tujuan mencari keuntungan; 6
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 17.Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. 18.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada Tenaga Kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau Peraturan Perundang-Undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan Tenaga Kerja termasuk tunjangan baik untuk Tenaga Kerja sendiri maupun keluarganya.
3. 19.Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
4. 20.Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
5. 21.Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait.
6. 22.Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
7. 23.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
8. 24.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja.Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
9. 25.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
10. 26.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. 27.Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 7
12. 28.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
13. 29.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
14. 30.Tenaga Kerja harian lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinunitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
15. 31.Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dengan hal waktu dengan menerima upah didasarkan pada volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
16. 32.Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu.
17. 33.Proyek adalah pekerjaan fisik yang meliputi pekerjaan pembangunan pemerintah maupun swasta/perorangan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
18. 34.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
19. 35.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
20. 36.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. 37.Nilai Kontrak Kerja adalah harga pekerjaan/pemborongan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian pekerjaan dan satu kesatuan proyek.
22. 38.Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.
23. 39.Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
24. 40.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
25. 41.Dokter penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usulan Menteri Ketenagakerjaan
26. 42.Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai tekhnis berkeahlian khusus dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditunjuk. 8

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dengan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 3

(1)Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja diselenggarakan Program BPJS Ketenagakerjaan yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme Asuransi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Setiap tenaga kerja berhak atas BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Penyelenggara program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dan sektor jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan penyedia jasa yang mempunyai Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
1. a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ;
2. b.Jaminan Kematian (JKM) ;
3. c.Jaminan Hari Tua (JHT) ;
4. d.Jaminan Pensiun (JP).

BAB III

KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 6

(1)Setiap penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Hal penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS 9 Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja tersebut bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.
(3)Khusus penyedia jasa konstruksi yang mempekerjakan Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4)Pemerintah Daerah mengikutsertakan pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
(5)Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja magang, Siswa Kerja Praktek atau narapidana dalam proses asimilasi wajib didaftarkan dalam program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka setiap Pengguna Jasa wajib :

a.Mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang ;
b.Memberitahukan kepada BPJS Ketenagakerjaan adanya kegiatan pekerjaan;
c.Memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang komponen upahnya ditetapkan sebagai berikut :

(1)Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
1. a.tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
2. b.tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
3. c.tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
4. d.tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
5. e.tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan. 10
(2)Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
(3)Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
(4)Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
1. a.2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
2. b.3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
(5)Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan:
1. a.2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
2. b.1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 9

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran ditetapkan sebagai berikut :

a.Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kehadiran;
b.Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut- turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
1. 1.jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir ;
2. 2.jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
c.Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud huruf b, kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.

Pasal 10

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebagai berikut :

a.Penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada Badan Penyelenggara dilakukan setiap bulan dan disetor secara langsung paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari iuran bersangkutan; 11
b.Iuran Jaminan Hari Tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga bersangkutan;
c.Penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disetorkan langsung oleh Penyedia Jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara dengan melampirkan formulir rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…