DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Tahapan Penanggulangan Kemiskinan; Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Tanggung Jawab; Indikator dan Sumber Data Kemiskinan; Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan; Pelaksanaan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Kemiskinan Daerah. BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR b TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA '( 2

6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan; ·
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan peratl:).ran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukam Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KolakaTimur.
7.Dinas Sosial, adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur;
8.Kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengernbangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pernerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sisternatis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan rnasyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10.Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pernerintah, Pemerintah daerah dan rnasyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. BABl KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN DAERAll. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATl KOLAKA TIMUR Menetapkan 4

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Keadilan;
b.Keterbukaan;
c.Partisipasi;
1. 11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri- anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
2. 12.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
3. 13.Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
4. 14.Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Kolaka Timur.
5. 15.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
6. 16.Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
7. 17.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. 18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
9. 19.Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/ atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku
10. 20.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya.
11. 21.J aminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang la yak. 5

Pasal 6

( 1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

a.terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.terpenuhinya kebutuhan perumahan;
f.terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
g.mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

BAB II

RAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan;
b.intervensi kebijakan dan program; dan
c.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten KolakaTimur bertujuan untuk :

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
b.memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hid up secara berkelanjutan;
d.memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
e.menurunkan jumlah warga miskin.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka Timur.

d.Akuntabilitas;
e.Pemberdayaan;
f.Keberlanjutan;
g.Non diskriminasi;
h.Keterpaduan;
1. 1.Profesionalisme; dan J. Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 6

Pasal 9

( 1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah berkewajiban:

a.turut serta bertanggung jawab membantu

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat miskin dan Dunia U saha memeliki kewajiban dalam penanggulangan kemiskinan darah.
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
(3)Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimilikipemerintah daerah.
(4)Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

Masyarakat Miskin berkewajiban untuk: 1) meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) 2) serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah; dan 3) memenuhi hak dasamya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehat; dan

h.mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

(2)Selain hak yang dimaksud pada ayat (1), Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
1. a.aset sumber daya manusia;
2. b.aset keuangan;
3. c.aset fisik;
4. d.aset sosial; dan
5. e.aset alam dan lingkungan. 7

Pasal 12

( 1) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11, terdiri dari data :

a.data Penduduk Miskin;
b.data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c.data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
d.data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

(2)Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
(3)Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKKabupaten.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…