DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS PEMERINTAH DAERAH, BAB III URUSAN WAJIB PEMERINTAH KABUPATEN, BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA, BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR, BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, BAB VII PELAKU OLAHRAGA, BAB VIII SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, BAB IX PENDANAAN, BAB X ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN, BAB XI STANDARDISASI,AKREDITASI DAN SERTIFIKASI, BAB XII PENGHARGAAN, BAB XIIl PENGAWASAN, BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF, BAB XV KETENTUAN PIDANA, BAB XVI PENYIDIKAN, BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP .

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan, maka perumusan kebijakan keolahragaan sesuru dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan olahraga merupakan2007, kepemudaan dan
a.bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapruan kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Menimbang BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR G TAHUN 2022 TENTANG BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 17Nomor Tahun dan Pemerintah8. Peraturan

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5401);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang- undang nomor 12 Tahun 2011 ten tang pembentukan peraturan perundang-Undangan (lembaran Negara republic indonesia tahun 2022 nomor 143, ambahan lembaran Negara Repu blik Indonesia Noor 6801):
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); Mengingat BABI Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Kolak:a Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI KOLAKA TIMUR dan KOLAKA TIMUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA Indonesia Nomor 4 703); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2020 ten tang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6460)

9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); yang dan sosial. 10.Pelaku Olah.raga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalarn kegiatan olahraga yang meliputi: Pengolahraga, Pembina Olah.raga, dan Tenaga keolahragaan. 11.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalarn usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 12.0lahragawan adalah pengolahraga mengikuti pelatihan secara teratur rohani, danpotensi jasmani, membinauntuk mendorong, mengembangkan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
5.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Daerah dalarn menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecarnatan dan kelurahanMenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7.Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai- nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
8.Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi: Pengaturan, Pendidikan, Pelatihan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
9.Olah.raga adalah segala kegiatan yang sistematis serta a taukecintaan yangolahraga adalah kelompok non pemerintah yang dan peranan dalam kompetensimemiliki kualifikasi dan sertifikat dalam bidang olahraga. 15.Masyarakat Olahraga Warga Negara Indonesia mempunyai perhatian bidang keolahragaan. 16.0lahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. 1 7.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. 18.0lahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 19.0lahraga Amatir adalah dilakukan atas dasar kegemaran berolahraga. 20.Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
21.Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/ atau mental seseorang. 22.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. 23.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau j asa. dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 13.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/ atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. 14.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang 24.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalarn bentuk material dan/atau non material. 25.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan. 26.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. 27.Doping adalah penggunaan zat dan/ atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. 28.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. 29.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sarna dengan membentuk orgarneasn untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga Internasional yang bersangkutan. 31.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. 32.Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentangberbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemarnpuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. 34.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
35.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan. 36.Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk orgarusas1 cabang olahraga dan atau federasi olahraga internasional. 37.lndeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Index (SDI) adalah sebuah indeks gabungan untuk menentukan ukuran hasil pembangunan olahraga, terkait dengan ketercukupan komponen-komponen dalam Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan
38.Standar Pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan. 39.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan. 40.Induk Organisasi Cabang olahraga adalah orgaruaasr olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi ca bang olahraga internasional yang bersangkutan. 41.Induk Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/ atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan. 42.Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak: dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.kebijakan nasional keolahragaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.standarnisasi keolahragaan nasional.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan terkait koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanarnkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkokoh ketahanan masyarakat, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat Kolaka Timur pada khususnya, serta Bangsa Indonesia pada umumnya.

Pasal 4

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemarnpuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian masyarakat Daerah yang bermartabat dan berdaya saing.

Pasal 3

berdasarkan Dasar Negara

Pasal 2

Keolahragaan diselenggarakan Pancasila dan Undang-Undang Repu blik Indonesia Tahun 1945. sinergis. 43.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjarnin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 44.Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. keolahragaan pelaksanaan tu gas pembangunan keolahragaan fungsinya di bidang mengkoordinasikan penyelenggaraan pokok dan

Pasal 8

OPD yang tugas(1) Bupati melalui tenaga keolahragaan; penataran / pelatihan

a.kompetensi tenaga
b.1s1 program keolahragaan;
c.prasarana dan sarana olahraga;
d.pengelolaan organisasi keolahragaan; dan
e.penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
f.pelayanan minimal keolahraga sebagaimana

Pasal 7

Standar nasional keolahragaan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

Pasal 6

Ke bijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
d.pem binaan dan pengem bangan pelaku olahraga;
e.pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga profesional;
f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g.pendanaan keolahragaan;
h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
i.peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; J. pengembangan kerja sarna dan informasi keolahragaan;
k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
1. 1.penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
n.pemberian penghargaan;
o.pelaksanaan pengawasan; dan
p.evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan, terutama tentang standar pelayanan minimal keolahragaan.

BAB III

URUSAN WAJIB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib bidang keolahragaan.
(2)Urusan wajib bidang keolahragaan sebagaimana dirnak:sud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Daerah;

Pasal 9

1) Kepada Dinas, OPDdan Dinas Terkait dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang dituankan dalam :

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD)
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)
c.Rencana Strategis Daerah Dibidang Keolahragaan
d.Rencana Keolahragaan Daerah 2) Kebijakanpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengikat bagi :
a.OPDTerkait
b.Organisasi Keolahragaan
c.Pelaku Olahraga, dan
d.Masyarakat 3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun berdasarkan kebijakan Nasional dengan mengikut sertakan organisasi olahraga, pelaku olahraga, masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. secara terpadu dan berkesinambungan.

(2)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi tingkat Kabupaten;
2. b.rapat kerja tingkat Kabupaten ; dan/
3. c.rapat konsultasi tingkat Kabupaten.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan secara:
1. a.hierarki intra sektoral;
2. b.fungsional lintas sektoral; dan
3. c.instansional multi sektoral.
(5)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…