DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG PENERTIBAN TERNAK DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1.KETENTUAN UMUM 2. ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK 4. PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK 5. WEWENANG PENANGKAPAN 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK 7. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS 8. SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN 9. BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN 10. PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN 11. KEBERATAN DAN GANTI RUGI 12. PENGAWASAN 13. PENYIDIKAN 14. KETENTUAN PIDANA 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban pemakai jalan dari gangguan, ternak yang berkeliaran secara bebas dan gangguan ternak terhadap fasilitas umum, tanaman pangan dan perkebunan serta tanaman pekarangan, maka perlu diadakan pengaturan, penertiban ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan intensif, berdaya guna dan berhasil guna;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Menetapkan : Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENERTIBAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur yang selanjutnya disebut Bupati;
5.Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur;
6.Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda, ternak kecil meliputi kambing, domba, dan babi.
7.Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu;
8.Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak;
9.Petugas adalah kepala desa/lurah beserta perangkatnya yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/ mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
10.Pengawas adalah camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini;
11.Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Kolaka Timur;
12.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan usaha pokok menekan tingkat kematian;
13.Veteriner adalah praktik kesehatan yang dikhususkan untuk spesies hewan;
14.Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeliharaan dan penertiban hewan ternak berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan ketertiban serta kesehatan.

Pasal 3

Pemeliharaan dan penertiban hewan ternak mempunyai maksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 4

Penyelenggaraan penertiban ternak bertujuan untuk:

a.meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
b.kepentingan pengawasan, kelestarian lingkungan, mengatasi gangguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit.

BAB III

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 5

Setiap peternak diharuskan mempunyai kandang/pagar untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 6

(1)Setiap peternak yang melakukan kegiatan pengembalaan ternak wajib dijaga oleh pemilik atau pengembalanya.
(2)Bagi peternak yang tidak mengembalakan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkannya dalam kandang atau pagar.
(3)Setiap pemeliharaan hewan ternak wajib melakukan pengawasan dan tidak membiarkan keluar dari lingkungan pemeliharaannya.

Pasal 7

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan pemilik/penggiring hewan dimaksud.

Pasal 8

(1)Setiap hewan ternak dan hewan peliharaan harus memiliki identitas ternak sebagai bukti kepemilikan.
(2)Ketentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 9

(1)Peternak diharuskan menjaga kesehatan ternak atau hewan peliharaannya dari gangguan penyakit ternak/hewan peliharaan.
(2)Untuk menjamin kesehatan ternak atau hewan peliharaan, pemilik ternak harus memvaksinasi ternak atau hewan peliharaannya secara teratur.

Pasal 10

(1)Jika terdapat gejala ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka peternak harus melaporkan kepada petugas atau instansi terkait.
(2)Berdasarkan laporan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka petugas atau instansi terkait wajib melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan secara intensif.
(3)Segala biaya yang timbul dalam tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh peternak.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…