DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN, BAB III PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK, BAB IV SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN, BAB V HAK DAN KEWAJIBAN, BAB VI PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN, BAB VII PENDANAAN, BAB VIII PELAPORAN, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan pada Kolaka Timur;
b.bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR, PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRAMUKA Mengingat Menimbang
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 2 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83 ), sebagaimana telah diubah dengang peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsure pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelengarakan pendidikan kepramukaan.
9.Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN. MEMUTUSKAN :
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 63 Tahun 2014 ten tang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 4 kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
10.Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
11.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan dna kode kehormatan pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka.
12.Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan merupakan penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
13.Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)dan Perguruan Tinggi.
14.Gugus depan adalah satuan pendidikan pramuka yang dapat berpangkat di sekolah, di perguruan tinggi, di masjid, kelompok masyarakat (komunitas), di instansi pemerin tah dan / a tau swasta.
15.Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
16.Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat SAKAadalah wadah pendukung pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan khusus dan kewirausahaan yang berada pada pembinaan organisasi perangkat daerah. 1 7. Prasiaga adalah pengenalan Pramuka sejak usia dini.
18.Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 sampai 10 tahun.
19.Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 sampai 15 tahun.
20.Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 sampai 20 tahun.
21.Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 21 sampai 25 tahun.
22.Pramuka dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka berusia serendah- rendahnya 26 tahun.
23.Pramuka dewasa adalah Pembina dan Pelatih Pembina yang bertugas sebagai tenaga pendidikan dalam Gerakan Pramuka
24.Pusat pendidikan dan Pelatihan adalah badan penyelenggara Pendidikan dan Latihan Kepramukaan di Kwartir Cabang.
25.Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
26.Prinsip dasar kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan
27.Metode kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan pendidikaan kepramukaan.
28.Ekstrakulikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
29.Eksrakulikuler Wajib Pramuka merupakan program ekstrakulikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakulikuler tersebut.

Pasal 6

1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, ModelAktualisasi, dan ModelReguler.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan OPD.

Pasal 4

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan OPD.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan adalah:

a.membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memilikikecakapan hidup;
b.mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
c.proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadiwarga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara;dan
d.memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraanpendidikan kepramukaan sesuai amanat undang-undang.

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. 5

30.Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakulikuler Wajib yang diselenggarakan sekali dalam setiap satu tahun ajaran.
31.Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakulikuler Wajib yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
32.Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.
33.Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan membina anggota muda di gugus depan.
34.Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KMLadalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan mengelola dan memimpin di gugus depan.
35.Peserta didik adalah Anggota Pramuka dari umur 7 tahun sampai dengan umur 25 tahun selanjutnya di singkat OPD. 6

a.pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
b.Prosedur Operasional Standar (POS)Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan wajib merujuk pada :

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan dan OPDwajib bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 8

1) Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan. 2) Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti. 3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. 4) prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik. 5) Segala bentuk kegiatan dan perpanduan kepramukaan dipusatkan di bumi perkemahan di Kabupaten KolakaTimur.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. 2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. 3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. 4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan suka rela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistim penilaian syarat kecakapan umum dan khusus dalam Gerakan Pramuka. 7 1) Gugus depan merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…