DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SERTA PERLINDUNGAN MUTU DAN HARGA HASIL PRODUKSI PETANI DENGAN SISTEMATKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. PERENCANAAN 4. PERLINDUNGAN PETANI DAN PERLINDUNGAN MUTU SERTA HARGA HASIL PRODUKSI PETANI 5. PEMBERDAYAAN PETANI 6. PENGAWASAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. HAK DAN KEWAJIBAN 9. LARANGAN DAN SANKSI 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b.bahwa kecenderungan meningkatknya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan secara komprehensif, sistemik dan holistik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kolaka Timur;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor SALINAN

Menetapkan

Menetapkan : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5.Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Lembaran Negara Tahun 2011 No 2) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SERTA PERLINDUNGAN MUTU DAN HARGA HASIL PRODUKSI PETANI DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian serta ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosiste.
8.Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
10.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian dari produksi, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Kolaka Timur.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
17.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani.
18.Lembaga Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
19.Kelembagaan Ekonomi Petani lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani
21.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha pertanian.
22.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.
23.Penyuluh adalah adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik perseorangan unsur pemerintah, maupun swasta

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Serta Perlindungan Mutu dan Harga Hasil Produksi Petani berdasarkan asas :

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani bertujuan untuk :

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan serta kepasitas Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi kepentingan bangsa ;
b.melindungi petani dari potensi kegagalan panen dan risiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian untuk melayani kepentingan usaha tani dan kemadiriannya;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam melakukan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani;dan
g.memberikan jaminan perlindungan atas lahan pertanian bagi terselenggaranya kegiatan pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani ;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan kearifan lokal setempat;
4. a.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. b.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. c.aspirasi dan jumlah petani.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang intregal dari :
1. a.rencanapembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

(1)Strategi Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan.
(2)Strategi Perlindungan petani dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani dilakukan melalui :
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian dan perlindungan hukum;
3. c.perlindungan terhadap harga hasil pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan Dampak Perubahan Alam.
(3)Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
1. a.Pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
8. h.jaminan kemudahan pembentukan serta penguatan kelembagaan petani.

Pasal 7

(1)Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
2. b.Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
(2)Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait.
(3)Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
(4)Rencana Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani sebagiamana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas rencana Perlindungan dan pemberdayaan petani serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi petani kabupaten secara keseluruhan.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI DAN PERLINDUNGAN MUTU SERTA HARGA HASIL PRODUKSI PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan petani dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perlindungan petani dan perlindungan mutu serta harga hasil produksi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada :
1. a.petani yang tidak mempunyai lahan pertanian yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha (penggarap/penyewa);
2. b.petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar;
3. c.petani yang tidak memerlukan izin usaha;
4. d.petani yang tidak memiliki modal dan peralatan pertanian.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…