DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) INI MENGATUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3. TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM 4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 5. HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN 6. TARIF 7. MODAL 8. STRUKTUR ORGANISASI PDAM 9. PEGAWAI 10. DANA PENSIUN 11. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA 12. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI 13. BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 14. PENGAWASAN 15. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3206);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Menimbang : : Mengingat : 2 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur ; 3
2.Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3.Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
6.Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur;
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur;
8.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
9.Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
10.Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
11.Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi jasa produksi.

BAB II

ASAS, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

PDAM diselenggarakanberdasarkan asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi. 4

Pasal 3

(1)Nama Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Simbune dengan logo yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
(2)PDAM berkedudukan secara tetap di wilayah Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;
(3)PDAM sebagai Perusahaan Daerah milik pemerintah daerah merupakan salah satu kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah;

Pasal 4

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PDAM Tirta Simbune mempunyai fungsi :

a.Melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
b.Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah kabupaten Kolaka Timur di bidang pengelolaan PDAM;
c.Pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, PDAM Tirta Simbune mempunyai tanggung jawab;
1. a.Menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan; 5
2. b.Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
3. c.Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
4. d.Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. e.Memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
6. f.Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2)PDAM Tirta Simbune berhak :
1. a.Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.Menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
3. c.Menetapkan dan mengenakan denda keterlambatan pembayaran tagihan;
4. d.Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat;
5. e.Memutus sambungan langganan kepada para pemakai / pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
6. f.Menguggat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan
(3)PDAM Tirta Simbune berkewajiban :
1. a.Menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
2. b.Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
3. c.Mengoperasikan saran dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai / pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
4. d.Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
5. e.Mengupayakan agar water meter air selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6
6. f.Memberi ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita sesuai peraturan perundang-undangan;
7. g.Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan;
8. h.Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
(4)Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
(5)Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6, terdapat wewenang dan tanggungjawab yang menjadi ranah pemerintah daerah;
(2)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, sebagai pijakan PDAM dalam penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. b.Menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum, melalui regulasi :
  1. 1.Pemanfaatan sumber air yang tersedia;
  2. 2.Pemanfaatan air minum PDAM oleh perusahaan swasta.
(3)Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan penyelengaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh PDAM;
(4)Melakukan pengawasan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh PDAM. 7
(5)Jaminan terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Simbune Kabupaten Kolaka Timur adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(2)Dalam menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran penetapan penyetoran modal akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 9

(1)Setiap pelanggan air minum, berhak :
1. a.Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. b.Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
3. c.Mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan;
4. d.Sebelum mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan dilakukan terlebih dahulu arbitrase.
(2)Setiap pelanggan air minum, berkewajiban :
1. a.Membayar tagihan atas jasa pelayanan;
2. b.Menggunakan produk pelayanan secara bijak;
3. c.Turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
4. d.Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM; dan
5. e.Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

BAB VI

TARIF

Pasal 10

(1)Direktur menyusun konsep usulan tarif; 8
(2)Penerapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
1. a.Masyarakat pelanggan;
2. b.PDAM selaku badan usaha dan penyelenggaraan; dan
3. c.Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM;
(3)Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen;
(4)Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengembang misi, mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan);
(5)Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah selaku pemilik modal dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan;
(6)Perhitungan dan penetapan konsep usulan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip- prinsip: a.Keterjangkauan dan keadilan; b.Mutu pelayanan; c.Pemulihan biaya;
1. d.Efisiensi pemakaian air;
2. e.Transparan dan akuntabilitas; dan
3. f.Perlindungan air baku.
(7)Selain ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (6) konsep usulan tarif, harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target dan pengembangan tingkat pelayanan;
(8)Konsep usulan tarif, harus dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
1. a.Dasar perhitungan usulan penerapan tarif; b.Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; c.Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; d.Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; e.Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; f.Kajian dampak kenaikan beban per-bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan. 9
(9)Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi: a.Biaya operasi; b.Biaya umum dan pemeliharaan; c.Biaya penyusutan; d.Biaya bunga pinjaman; e.Keuntungan yang wajar.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…