DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengelola Rumah Kost; Izin Pengelolaan Rumah Kost; Pemutahiran Izin Pengelolaan Rumah Kost; Pungutan; Hak dan Kewajiban; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah kost merupakan salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang, yang pengelolaannya perlu mendapat pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pengelola rumah kost, pemerintah daerah, dan pengemban kepentingan dalam melakukan pengelolaan rumah kost, perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kost. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR PENGELOLAAN RUMAH KOST TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2 Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun .2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian ljin Mendirikan Bangunan Gedung;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TAhun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2015 Nomor 83 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 TAhun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2018 Nomor 157)
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 6);
11.Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83 ), sebgaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Tata Ruang.
8.Pengelolaan Rumah Kost adalah kegiatan menyediakan dan mengurus Rumah Kost.
9.Rumah Kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
10.Kamar Kost yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari Rumah Kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
11.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Perundang-Undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
12.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR Menetapkan 4

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLALAAN RUMAH KOST

Pasal 4

1) Pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara tertulis antara PengelolaRumah Kost dengan Pengurus Rumah Kost; 2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

Pasal 3

1) PemilikRumah Kost meru pakan PengelolaRumah Kost; 2) PengelolaRumah Kost melaksanakan Pengelolaan Rumah Kost; 3) Pengelola Rumah Kost dapat melimpahkan pengurusan Rumah Kost kepada orang lain; 4) Dalam hal melimpahkan pengurusan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Rumah Kost wajib melimpahkan kepada orang yang berdomisili di desa /kelurahan tempat Rumah Kost berada; 5) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pengurus Rumah Kost.

BAB II

PENGELOLA RUMAH KOST

Pasal 2

1) Pengelolaan Rumah Kost yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk Kamar Kost; 2) Pengaturan Pengelolaan Rumah Kost dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pengelola Rumah Kost, Izin Pengelolaan Rumah Kost, Pemutahiran Izin Pengelolaan Rumah Kost, Hak dan Kewajiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Sanksi Administratif; atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

13.Bangunan gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang men ya tu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
14.Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar lntemasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
15.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
16.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 5

Pasal 6

1) Untuk memperoleh IZm Pengelolaan Rumah Kost, Pengelola Rumah Kost harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Sadan; 2) Persyaratan Izin Pengelolaan Rumah Kost meliputi;

a.mengisi formulir permohonan;
b.melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan memperlihat dokumen aslinya;
c.melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan tempat dilakukan usaha Rumah Kos dan memperlihat dokumen aslinya; dan
d.melampirkan fotokopi Izin Gangguan dan memperlihatkan dokumen aslinya; 3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a.nama Pengelola Rumah Kost;
b.alamat Pengelola Rumah Kost;
c.lokasi Rumah Kost;
d.nomor telepon Pengelola Rumah Kost;
e.ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan usaha Rumah Kost ; dan
f.pernyataan pemohon tentang kesanggupan 3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan; 4) Izin Pengelolaan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kost menjalankan usahanya;

Pasal 5

1) Pengelola Rumah Kost wajib memiliki izin Pengelolaan Rumah Kost; 2) Izin Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;

a.pelimpahan pengurusan Rumah Kost dari Pengelola Rumah Kost kepada Pengurus Rumah Kost; dan
b.kesediaan Pengurus Rumah Kost untuk mengurus Rumah Kost. 3) Pengelola Rumah Kost dan/ atau Pengurus Rumah Kost wajib memberitahukan pelimpahan pengurusan Rumah Kost kepada Lurah atau masyarakat sekitar; 4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan menyerahkan salinan pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 5) Lurah atau Perbekel dapat memerintahkan kepada Pengelola Rumah Kost dan/ a tau Pengurus Rumah Kost 6) untuk memperlihatkan naskah asli pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 6

BAB III

IZIN PENGELOLAANRUMAH KOST sekurang-kurangnya berisi:

Pasal 9

1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kost yang melakukan usaha Rumah Kost paling sedikit 3 (tiga)Kamar Kost; 2) Pengelola Rumah Kost yang mengelola paling banyak 2 (dua) Kamar Kost wajib melaporkan Pengelolaan Rumah Kost kepada Lurah atau Perbekel; 3) Lurah atau Perbekel meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak diterimanya laporan; 4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Sadan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 8

1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Sadan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost; 2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan.

Pasal 7

1) Kepala Sadan harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan lzin Pengelolaan Rumah Kost; 2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Sadan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon; 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Sadan; 4) Apabila Kepala Sadan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; 4) Kepala Sadan harus memberikan bukti penerimaan permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost kepada pemohon dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima. 7

Pasal 13

1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost; 2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost diterima oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…