DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Jenis Usaha Jasa Konstruksi; Perencanaan Konstruksi; Pelaksanaan Jasa Konstruksi; Pengawasan Pekerjaan Konstruksi; Hak dan Kewajiban; Pemerintah Daerah; Kegagalan Bangunan; Penyelesaian Sengketa; Larangan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi belum mampu menjawab kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi didaerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 0 TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAhun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 2 Tahun 201 7 Ten tang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9.Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TAhun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2015 Nomor 83), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157 );
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); 3

Pasal 3

Adapun tujuan pengaturan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

a.melindungi masyarakat jasa konstruksi dan kepentingan masyarakat umum;
b.mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan peran serta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur, dan berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
c.memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

Pasal 2

Ketentuan terkait Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas: 1) Efisien; 2) Efektif; 3) Transparan; 4) Terbuka; 5) Bersaing; 6) Akuntabel; 7) Tidak diskriminatif; dan 8) Akuntabel.

4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
6.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7.J asa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi.
8.Penyelenggaraan konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
9.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK yang bersifat independen dan mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjut disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang perseorangan a tau badan usaha jasa konstruksi yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya. 4

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan ketentuan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati.
(2)Ketentuan mengenai tata cara konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

( 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib mentaati persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi. {2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memberitahukan pemerinta desa/lurah.

(3)Ketentuan dan persyaratan teknis di bidang konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

{ 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi persyaratan standar mutu bahan konstruksi.

(2)Untuk bahan konstruksi tertentu harus memiliki lisensi pabrik dan/ atau balai laboratorium yang sudah terakredi tasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi, meliputi:

a.penyelengara jasa konstruksi;
b.hak dan kewajiban;
c.wewenang pemerintah daerah;
d.kegagalan bangunan;
e.penyelesaian sengketa;
f.larangan; dan
g..sanksi. jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
d.mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna jasa dan penyedia Jasa mengenai hak dan kewajiban, serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi. 5

Pasal 15

Penyelenggaraan usaha perencanaan konstruksi bidang arsitektural dan/ atau sipil harus memperhatikan :

Pasal 14

Setiap usaha perencanaan konstruksi harus memberikan layanan perencanaan yang komprehensif, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi keamanan, kenyamanan, dan keserasian lingkungan pada pelaksanakan konstruksi.

Pasal 13

Jenis usahajasa konstruksi, meliputi:

a.perencanaan konstruksi;
b.pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
c.pengawasan pekerjaan konstruksi.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…