DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, dan kepegawaian. Selain itu dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan lain-lain yang mengatur beberapa tugas perangkat daerah yang telah ada untuk melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya peraturan perundangan yang baru

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran l Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dal am Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 2 Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
13.Kecamatan adalah wilayah keija camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas , adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Unit Pelaksana Teknis Badan , adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara , terdiri dari :
1. 1.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. 2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
3. 3.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial
4. 4.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
5. 5.Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan 3
6. 6.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian
7. 7.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan
9. 9.Dinas Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
11. 11.Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. 14.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan
15. 15.Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian
16. 16.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
17. 17.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
18. 18.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
19. 19.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan
20. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. 21.Dinas Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Persandian
22. 22.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. 23.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
24. 24.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
25. 25.Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keija dan Transmigrasi;
26. 26.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Lasusua dengan Tipe A
2. b.Kecamatan Katoi dengan Tipe A
3. c.Kecamatan Tiwu dengan Tipe A
4. d.Kecamatan Kodeoha dengan Tipe A
5. e.Kecamatan Watunohu dengan Tipe A
6. f.Kecamatan Ngapa dengan Tipe A
7. g.Kecamatan Pakue dengan Tipe A
8. h.Kecamatan Pakue Tengah dengan Tipe A
9. i.Kecamatan Pakue Utara dengan Tipe A
10. j.Kecamatan Batu Putih dengan Tipe A
11. k.Kecamatan Porehu dengan Tipe A
  1. 1.Kecamatan Tolala dengan Tipe A
12. m.Kecamatan Ranteangin dengan Tipe A
13. n.Kecamatan Wawo dengan Tipe A
14. o.Kecamatan Lambai dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efekti vitas;
d.pembagian habis tugas; 5 e. f. g- rentang kendali; tata kerja yang jelas;dan fleksibilitas.

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 6

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 6

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…