DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
c.bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah perlu membentuk kembali Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
d.bahwa sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 1 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
10.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 2 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pada Pasal 5 ayat l(b) tentang Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai beriku t:

b.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
1. 1.Bagian Pembangunan, terdiri dari ; 1.1 Sub Bagian Penyusunan Program 1.2 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program 1.3 Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah
2. 2.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri d a ri; 1.1 Sub Bagian Sarana Perekonomian 1.2 Sub Bagian Pendataan Potensi SDA 1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. 3.Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari ; 1.1 Sub Bagian Keuangan/Perbendaharaan 1.2 Sub Bagian Pengembangan SDM 1.3 Sub Bagian Umum/Perlengkapan
4. 2.Ketentuan pada Pasal 5 ayat l(c) tentang Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah dan ditambah I ayat yaitu ayat l(c4) sehingga dibaca sebagai berikut:
c.Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
1. 1.Bagian Hukum;
2. 2.Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. 3.Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
4. 4.Bagian Keuangan terdiri dari : 1.1 Sub Bagian Anggaran 1.2 Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi 1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3
5. 3.Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini berlaku paling Lambat 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 02 Pasal II Ditetapkan di : Lasusua pada tanggal : OY 2014 BUPATI KOLAKA UTARA, USDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua pada tanggal, ö'i/S^+^mber 2014 Si KABUPATEN KOLAKA UTARA 4 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR : 2 TAHUN 2014, TANGGAL, OH {M UT 2014 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN I BID. PEMERINTAHAN DAN KESRA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUB. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN HAL SUB. BAGIAN PERTANAHAN SUB. BAGIAN PENGEMBANGAN WILAYAH & PERBATASAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN PEMBINAAN MASYARAKAT SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SUB. BAG. KEHIDUPAN KEAGAMAAN DAN URUSAN HAJI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SUB. BAGIAN PEMBINAAN KEHUMASAN & PROTOKOLER SUB. BAGIAN PELAYANAN INFORMASI & PEMBERITAAN SUB. BAGIAN SANDI & TELEKOMUNIKASI ASISTEN II BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN BAGIAN PEMBANGUNAN SUB. BAGIAN PENYUSUN PROGRAM SUB. BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUB. BAGIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN SUB BAGIAN PENDATAAN POTENSI SDA SUB. BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN KEUANGAN/PERBENDAHARAAN SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SDM SUB. BAGIAN UMUM/PERLENGKAPAN I____________ ASISTEN III BID. ADMINISTRASI UMUM J BAGIAN HUKUM SUB. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM SUB BAGIAN DOKUMENTASI & PELAPORAN BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN SUB. BAGIAN TATA USAHA SUB. BAGIAN PERLENGKAPAN SUB. BAGIAN RUMAH TANGGA BAGIAN ORGANISASI, TATALAKSANA & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KELEMBAGAAN SUB BAGIAN TATALAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & ANJAB BAGIAN KEUANGAN C A M A T KELURAHAN SUB BAGIAN ANGGARAN SUB BAGIAN PEMBUKUAN & VERIFIKASI SUB BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN BUPATI KOLAKA UTARA, / / RUSDA MAHMUD

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
c.bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah perlu membentuk kembali Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
d.bahwa sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 1 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
10.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

1.Ketentuan pada Pasal 5 ayat l(b) tentang Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai beriku t:

b.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
1. 1.Bagian Pembangunan, terdiri dari ; 1.1 Sub Bagian Penyusunan Program 1.2 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program 1.3 Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah
2. 2.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri d a ri; 1.1 Sub Bagian Sarana Perekonomian 1.2 Sub Bagian Pendataan Potensi SDA 1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. 3.Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari ; 1.1 Sub Bagian Keuangan/Perbendaharaan 1.2 Sub Bagian Pengembangan SDM 1.3 Sub Bagian Umum/Perlengkapan
4. 2.Ketentuan pada Pasal 5 ayat l(c) tentang Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah dan ditambah I ayat yaitu ayat l(c4) sehingga dibaca sebagai berikut:
c.Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
1. 1.Bagian Hukum;
2. 2.Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. 3.Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
4. 4.Bagian Keuangan terdiri dari : 1.1 Sub Bagian Anggaran 1.2 Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi 1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3
5. 3.Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini berlaku paling Lambat 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 02 Pasal II Ditetapkan di : Lasusua pada tanggal : OY 2014 BUPATI KOLAKA UTARA, USDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua pada tanggal, ö'i/S^+^mber 2014 Si KABUPATEN KOLAKA UTARA 4 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR : 2 TAHUN 2014, TANGGAL, OH {M UT 2014 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN I BID. PEMERINTAHAN DAN KESRA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUB. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN HAL SUB. BAGIAN PERTANAHAN SUB. BAGIAN PENGEMBANGAN WILAYAH & PERBATASAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN PEMBINAAN MASYARAKAT SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SUB. BAG. KEHIDUPAN KEAGAMAAN DAN URUSAN HAJI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SUB. BAGIAN PEMBINAAN KEHUMASAN & PROTOKOLER SUB. BAGIAN PELAYANAN INFORMASI & PEMBERITAAN SUB. BAGIAN SANDI & TELEKOMUNIKASI ASISTEN II BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN BAGIAN PEMBANGUNAN SUB. BAGIAN PENYUSUN PROGRAM SUB. BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUB. BAGIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN SUB BAGIAN PENDATAAN POTENSI SDA SUB. BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN KEUANGAN/PERBENDAHARAAN SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SDM SUB. BAGIAN UMUM/PERLENGKAPAN I____________ ASISTEN III BID. ADMINISTRASI UMUM J BAGIAN HUKUM SUB. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM SUB BAGIAN DOKUMENTASI & PELAPORAN BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN SUB. BAGIAN TATA USAHA SUB. BAGIAN PERLENGKAPAN SUB. BAGIAN RUMAH TANGGA BAGIAN ORGANISASI, TATALAKSANA & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KELEMBAGAAN SUB BAGIAN TATALAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & ANJAB BAGIAN KEUANGAN C A M A T KELURAHAN SUB BAGIAN ANGGARAN SUB BAGIAN PEMBUKUAN & VERIFIKASI SUB BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN BUPATI KOLAKA UTARA, / / RUSDA MAHMUD