DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur badan permusyawaratan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang fungsi dan wewenang; hak, kewajiban dan larangan; mekanisme pengisian anggota BPD; pimpinan BPD; pengisian keanggotaan BPD antar waktu; pemberhentian anggota BPD; mekanisme musyawarah dan tata tertib BPD; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, termasuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa, maka perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
c.bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kolaka Utara tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 2 undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4857); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DRPD Kabupaten Kolaka Utara
4.Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 3 penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga kemasyarakatan adalah lembega yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

BPD mempunyai fungsi:

a.Membahas, mengkonsultasikan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 3

BPD mempunyai wewenang:

a.Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d.Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
e.Menyusun Tata Tertip BPD

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

BPD berhak:

a.Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.Menyatakan pendapat atas penyelenggaran Pemerintahan Desa,pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa; dan
c.Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d.Memperoleh pengembengan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
e.Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 4

Pasal 5

Anggota BPD berhak:

a.Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
b.Mengajukan pertanyaan;
c.Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.Memilih dan dipilih;
e.Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Deas.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

a.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b.Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f.Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Larangan anggota BPD:

a.Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekolompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.Menyalagunakan wewenang;
d.Melanggar sumpah/janji jabatan;
e.Merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa;
f.Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g.Sebagai pelaksana proyek Desa;
h.Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i.Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

5 MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisiyang proporsional.

Pasal 9

(1)Persyaratan calon anggota BPD adalah:
1. a.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sudah/pernah menikah;
4. d.Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajad;
5. e.Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
6. f.Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
7. g.Wakil penduduk desa yang dipilih secara Demokrasi;

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014