DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Nomor: 29
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang ...
2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 874, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.
3.Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Bau-Bau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bombana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas :

a.Kecamatan Rarowatu;
b.Kecamatan Rumbia;
c.Kecamatan Kabaena Timur;
d.Kecamatan Kabaena;
e.Kecamatan Poleang Timur; dan
f.Kecamatan Poleang.

Pasal 4

Kabupaten Wakatobi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas :

a.Kecamatan Wangi-Wangi;
b.Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
c.Kecamatan Kaledupa;
d.Kecamatan Tomia; dan
e.Kecamatan Binongko.A

Pasal 5

Kabupaten Kolaka Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri atas :

a.Kecamatan Batu Putih;
b.Kecamatan Pakue;
c.Kecamatan ...
c.Kecamatan Ngapa;
d.Kecamatan Kodeoha;
e.Kecamatan Lasusua; dan
f.Kecamatan Rante Angin.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kolaka dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Kabupaten Bombana mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dan Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Tiworo dan Selat Muna;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Telaga Raya Kabupaten Buton; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores dan Teluk Bone.
(2)Kabupaten Wakatobi mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
2. a.sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
3. b.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
4. c.sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores.
(3)Kabupaten Kolaka Utara mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Asera Kabupaten Kendari serta Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
3. c.sebelah ...
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9

(1)
(2)
(3)Ibu kota Kabupaten Bombana berkedudukan di Rumbia. Ibu kota Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-Wangi. Ibu kota Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015