DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRIORITAS BAB III PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT BAB IV KEWENANGAN BAB V PERENCANAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PERIZINAN BAB VIII JAMINAN LINGKUNGAN BAB IX KEMITRAAN BAB X PENGHARGAAN BAB XI LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR DAN LAUT BAB XII KERJA SAMA ANTAR DAERAH BAB XIII LARANGAN BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII PEMBIAYAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan wilayah pesisir memiliki arti strategis dan potensi ekonomi, sosial budaya dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang khas dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, namun rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga perlu dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
c.bahwa eksploitasi dalam pengelolaan wilayah pesisir cenderung semakin tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara efektif dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan bagi wilayah pesisir;
d.bahwa upaya pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir yang merupakan bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berwawasan lingkungan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 2 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawasi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4737);
30.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia; 5
31.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
32.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
33.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
34.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Ment/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
35.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Ment/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir;
36.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Ment/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6.Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kolaka Utara.
7.Kelurahan/ Desa adalah Kelurahan/ Desa di Kabupaten Kolaka Utara.
8.Organisasi Perangkat Daerah adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan tradisional dan/atau modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
9.Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan 6 pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 1/3 dari batas kewenangan laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut/laut lepas.
10.Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara Ilmu pengetahuan dan management untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11.Pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan adalah pengelolaan yang tidak melampaui kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju subtitusi inovasi dari sumberdaya hayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak mengorbankan (kualitas dan kuantitas) generasi yang akan datang.
12.Sumber daya pesisir adalah sumber daya alam hayati, non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lainnya.
13.Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, dan mangrove serta biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi : pasir; air laut; mineral dasar laut; dan jasa-jasa lingkungan.
14.Pulau kecil adalah pulau dengan luas sama atau lebih kecil dari 2.000 Km2 beserta kesatuan ekosistemnya yang terletak di wilayah pesisir.
15.Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
16.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengannya yang batas dan sistemnya ditetapkan berdasarkan aspek fungsional.
17.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama oleh pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
18.Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik penempatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
19.Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan 7 strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
20.Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan yang disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
21.Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab, dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
22.Rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
23.Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
24.Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya serta keberlanjutan.
25.Kawasan konservasi perairan Kabupaten Kolaka Utara adalah kawasan konservasi wilayah Kabupaten Kolaka Utara untuk menjamin keberlanjutan dan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem dan sumber daya laut.
26.Kawasan konservasi laut Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan kawasan Konservasi Laut Dearah (KKLD).
27.Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah sebagian wilayah perairan Kabupaten Kolaka Utara yang tersebar di berbagai desa yang disepakati oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan perikanan yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Daerah.
28.Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
29.Ekosistem adalah satuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang 8 menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
30.Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
31.Budidaya laut meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan, dan pemanenan hasil.
32.Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
33.Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal-usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir yang memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
34.Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai- nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap sumberdaya pesisir tertentu.
35.Mitra bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
36.Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan fisik dan/atau perubahan kondisi sumberdaya hayati pesisir dan menyebabkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan pesisir.
37.Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir.
38.Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39.Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 9
40.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42.Daya dukung adalah kemampuan sumber daya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
43.Jaminan lingkungan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
44.Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumber daya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya pada waktu sekarang dan yang akan datang.
45.Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
46.Konsultasi publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, masyarakat lokal serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
47.Kerusakan pesisir adalah perubahan sifat fisik dan/atau hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan laut dan pesisir.
48.Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.
49.Organisasi pengelola wilayah pesisir selanjutnya disebut organisasi pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan.
50.Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. 10
51.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir secara lestari.
52.Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
53.Perlindungan sumber daya ikan adalah upaya untuk melindungi ekosistem, jenis dan genetika ikan dari gangguan, ancaman, kerusakan dan kepunahan yang ditimbulkan baik oleh manusia maupun alam.
54.Reklamasi kawasan pesisir adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan di perairan laut.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRIORITAS

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir berlandaskan pada asas :

a.keberlanjutan;
b.konsistensi;
c.keterpaduan;
d.kepastian hukum;
e.kemitraan;
f.pemerataan;
g.peran serta masyarakat;
h.keterbukaan;
i.desentralisasi;
j.akuntabilitas;
k.keadilan; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan pesisir dilakukan dengan tujuan :

(1)menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir guna menjamin pemanfaatan secara rasional dan berkelanjutan;
(2)menciptakan pemerataan manfaat ekonomi sumber daya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
(3)melindungi wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar wilayah daerah;
(4)memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan; dan 11
(5)meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir.

Pasal 4

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah :

a.perlindungan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
b.terciptanya mekanisme pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten baik antar sektor kabupaten, atau antar masyarakat, pengusaha, dan pemerintah;
c.dikembangkannya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbasis masyarakat;
d.tercapainya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya; dan
e.terciptanya ketaatan dan kepastian hukum bagi Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

Pasal 5

Batas wilayah laut kewenangan daerah berupa titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan daerah.

Pasal 6

Penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan Provinsi ditetapkan secara defenitif.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Kabupaten dalam wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi :

a.pengaturan dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
b.pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
c.penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak besar dan penting pada masyarakat luas; dan
d.pengawasan pelaksanaan konservasi di wilayah Kabupaten Koaka Utara.

Pasal 9

Kewenangan lain dari kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi kewenangan lain berdasarkan peraturan 12 perundang-undangan yang secara tegas menunjuk kewenangan tersebut sebagai kewenangan kabupaten.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959