DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 203

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Fungsi dan Tujuan Bab III Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Bab V Pembinaan dan Pengembangan Bab VI Olahraga bagi Penyandang Stabilitas Bab VII Organisasi Olahraga Bab VIII Kejuaraan Olahraga Bab IX Pelaku Olahraga Bab X Prasarana dan Sarana Olahraga Bab XI Industri Olahraga Bab XII Data dan Informasi Bab XIII Kerjasama dan Kemitraan Bab XIV Pendanaan Bab XV Penghargaan Bab XVI Larangan Bab XVII Retribusi Bab XVIII Pengawasan Bab XIX Sanksi Administratif Bab XX Penyidikan Bab XXI Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik nasional maupun internasional serta kedudukan dan fungsi Langara sebagai ibukota Kabupaten, diperlukan kepastian hukum dalam keolahragaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan maka Pembinaan Pengembangan Pelaksanaan dan Pengawasan Olahraga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah KabupatenKonawe Kepulauan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKonawe Kepulauan.
5.Bupati adalah BupatiKabupatenKonawe Kepulauan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenKonawe Kepulauan.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8.Dinas Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disebut Dinas adalah OPD Kabupaten Konawe Kepulauan yang membidangi keolahragaan dan kepemudaan.
9.Kecamatan adalah Kecamatan di KabupatenKonawe Kepulauan.
10.Kelurahan adalah Kelurahan di KabupatenKonawe Kepulauan.
11.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.
13.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
15.Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
17.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
18.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
19.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
21.Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
22.Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
23.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
24.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
25.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
26.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
27.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
28.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
29.Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
30.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
31.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
32.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
33.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
34.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
35.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
36.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
37.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di KabupatenKonawe Kepulauan.
39.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
40.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
41.Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
42.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
43.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di KabupatenKonawe Kepulauan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi Keolahragaan sebagai berikut:

a.mengembangkan potensi dan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial;
b.membentuk watak dan kepribadian manusia yang sehat, kreatif, dan mandiri; dan
c.meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan daerah di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 3

Tujuan Keolahragaan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
b.menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism;
c.mempererat persaudaraan dan kesatuan;
d.memperkukuh ketahanan daerah; dan
e.menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi pelaku olahraga;
f.mengembangkan industri olahraga;
g.memperoleh informasi keolahragaan; dan
h.berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan keolahragaan.

Pasal 5

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a.berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
b.memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
c.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Untuk mewujudkan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diselenggarakan keolahragaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab:

a.Pemerintah Daerah;
b.Organisasi olahraga; dan
c.Pelaku olahraga.

Pasal 8

(1)Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
3. c.menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
4. d.meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
5. e.menyelenggarakan sekolah olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga;
6. f.memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
7. g.menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
8. h.menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
9. i.membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
10. j.mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
11. k.menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
12. l.memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga tingkat nasional dan internasional;
13. m.memberikan penghargaan;
14. n.mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
15. o.mencegah dan mengawasi terhadap doping;
16. p.mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;
17. q.mengevaluasi pencapaian standar nasional keolahragaan; dan
18. r.melaksanakan urusan bidang olahraga yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengoordinasikan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan;
2. b.mengatur penyelenggaraan keolahragaan sesuai kebijakan nasional keolahragaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Bupati secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD dan/atau UKPD, instansi terkait, dan organisasi olahraga.
(2)Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan Keolahragaan di daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Dinas, SKPD dan/atau UKPD, instansi terkait, dan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 10

(1)Kepala Dinas, SKPD dan/atau UKPD, dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan ke dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. c.rencana strategis daerah di bidang keolahragaan; dan
4. d.rencana operasional keolahragaan daerah.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat bagi:
1. a.OPD/UKPD terkait;
2. b.Organisasi olahraga;
3. c.Pelaku olahraga; dan
4. d.Masyarakat.
(3)Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebijakan nasional dengan mengikutsertakan organisasi olahraga, pelaku olahraga, masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Teks203PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007