DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pembangunan Kepemudaan Bab IV Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab V Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda Bab VI Perencanaan Kepemudaan Bab VII Organisasi Kepemudaan Bab VIII Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan Bab IX Prasarana dan Sarana Kepemudaan Bab X Penghargaan Bab XI Pendanaan Bab XII Peran Serta Masyarakat Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
b.bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Menimbang BUPATIKONAWEKEPULAUAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN2021 TENTANG KEPEMUDAAN BUPATIKONAWEKEPULAUAN PROVINS!SULAWESITENGGARA , - MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGKEPEMUDAANMenetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN dan BUPATIKONAWE KEPULAUAN

1.Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2067);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,Tambahan Lemabaran Republik Indonesia Nomor 5415);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 ten tang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Mengingat • pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9.pemberdayaan, dan serta kepeloporanpengembangan kepemimpinan, kewirausahaan,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kepemudaan meliputi:

a.pembangunan kepemudaan;
b.tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
c.peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
d.perencanaan kepemudaan;
e.organisasi kepemudaan;
f.koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
g.prasarana dan sarana kepemudaan;
h.penghargaan;
1. 1.pendanaan; J. peran serta masyarakat; dan
k.pembinaan dan pengawasan.
1. 14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
2. 15.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
3. 16.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
4. 17.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ a tau jasa di bidang kepemudaan yang di wujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
5. 18.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
6. 19.Prasarana kepemudaan adalah ternpat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
7. 20.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;

Pasal 4

(1)Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan.
(2)Penyandaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela Negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.penyadaran pemuda;
2. b.pemberdayaan pemuda; dan
3. c.pengembangan pemuda.

BAB III

PEMBANGUNANKEPEMUDAAN

Pasal 6

(1)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
(2)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
1. a.peningkatan iman dan taqwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/ a tau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
7. b.seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap berbangsa dan bemegara yang berlandaskan nilai- nilai demokrasi dan kearifan lokal;
8. c.lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
9. d.jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
10. e.temu wicara dan/ atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; dan/atau
11. f.perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
(2)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan oleh :
1. a.perangkat daerah terkait;
2. b.Organisasi Kepemudaan;
3. c.Komunitas pemuda; dan/ a tau
4. d.melibatkan pihak ketiga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.penyuluhan;

Pasal 7

(1)Pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
(2)Potensi dan jati diri pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pengembangan kepemimpinan;
2. b.pengembangan kewirausahaan; dan
3. c.pengembangan kepeloporan.
(3)Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
3. c.pembangunanjejaring antar pemuda pada tingkatan lokal dan nasional;
4. d.pemantapan Usaha Ekonomi Produktif bagi pemuda;
5. e.pemilihan wirausahawan muda dan/ a tau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;
6. f.menumbuhkan kompetisi kreatifitas pemuda tingkat kabupaten;
7. g.melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial; dan/ atau
8. h.pemberdayaan pemuda yang peduli lingkungan yang bersih dan asri.
(4)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, dan/ atau melibatkan pihak ketiga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

a.latihan dasar penanggulangan bencana;
b.latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
c.lomba inovasi dan keteladanan pemuda;
d.temu wicara kepemimpinan pemuda;
e.pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda;
f.gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat; dan/atau
g.gerakan peduli lingkungan hidup;
h.pendampingan pemuda; dan/ a tau
1. 1.forum kepemimpinan pemuda.
a.pelatihan;
b.pemagangan;
c.pembimbingan;
d.pendampingan;
e.kemitraan;
f.promosi; dan/ atau
g.bantuan akses permodalan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009