DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pembentukan perusahaan daerah konawe jaya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan status, nama dan kedudukan, maksud, tujuan dan bidang usaha. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai modal dan penyertaan modal pemerintah daerah, pengelolaan, tugas dan wewenang direksi, termasuk juga pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian direksi. Selain hal tersebut peraturan tersebut mengatur juga masalah kepegawaian, pengawas dan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian badan pengawas, tanggungjawab dan tuntutan, tahun buku anggaran perusahaan daerah, laporan perhitungan hasil usaha berkala kegiatan perusahaan daerah dan laporan perhitungan tahunan, dan penetapan dan penggunaan laba. Serta bab terakhir yang diatur dalam peraturan ini adalah pembentukan dan perubahan status perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, di pandang perlu dibentuk Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Jasa, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi, Properti, Perdagangan dan Industri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 1 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 2 X Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keijasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KONAWE JAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. 3
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe.
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe.
9.Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.
10.Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
11.NJOP adalah nilai ju al objek pajak yang ditetapkan oleh Kantor Pajak.
12.Tahun Takwim adalah Tahun beijalan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahan Daerah yang berbadan hukum.
(2)Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Konawe. BAB UI NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Daerah ini bernama Konawe Jaya.
(2)Perusahaan Daerah berkedudukan di Kabupaten Konawe.

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah mempunyai wilayah keija/u sah a di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
(2)Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam daerah maupun di luar daerah. 4 X

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan keija baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

(1)Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
1. a.Jasa dalam arti luas;
2. b.Pertanian dalam arti luas;
3. c.Kehutanan dan Perkebunan dalam arti luas;
4. d.Pertambangan dan Energi;
5. e.Properti;
6. f.Perdagangan dan Industri.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah;
(2)Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
(3)Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang;
(4)Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), akan diserahkan secara bertahap melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(5)Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila ada permohonan dari perusahaan daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas; 5
(6)Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah barang dalam arti luas seperti kendaraan, tanah, bangunan, peralatan kantor dan lain-lainnya yang telah ditentukan nilainya dalam satuan Rupiah.

BAB VI

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 8

(1)Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi;
(2)Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang serta seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur;
(3)Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala- kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi;
(4)Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati Konawe;
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada direksi;
(6)Pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata keija ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 9

(1)Tata Tertib dan Tata Cara Keija Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi;
(2)Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Bupati Konawe.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959