DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Susunan organisasi dan tata kerja kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Perubahan; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, tugas dan fungsi; 4. Susunan organisasi; 5. Eselonering; 6. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan; 7. Tata kerja; 8. Ketentuan peralihan dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Konawe diperlukan penanganan oleh satuan organisasi tersendiri dalam bentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe.

Mengingat

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4741);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 112);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 201 Nomor 109);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangat Daerah.
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KONAWE

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan adalah Peraturan Kepala Daerah.
6.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
9.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe.
10.Kantor adalah salah satu unsur pembantu Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
11.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Konawe.
13.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
14.Eseloner1ng adalah tingkatan jabatan struktural.
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe;
(2)Pembentukan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe.

BAB ILL

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe adalah perangkat Daerah, di pimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2)Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 4

(1)Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi,simplikasi, keamanan dan kepastfan;
(2)Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebersihan dan pertamanan;
2. b.Pengkoordinasian pelaksanaan kebersihan dan pertamanan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan pertamanan; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe terdiri dari :
1. a.Kepala Kantor
2. b.Sub Bagian Tata Usaha
3. c.Seksi-Seksi:
4. i.Seksi Operasional Kebersihan ii. Seksi Sarana dan Prasarana iii. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan
(3)Tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktura( tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4)Bagan struktur organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Eselon Ill-A
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Eselon IV-A

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 7

( 1) Pejabat Eselon 111 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dae rah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT

(2)Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Kepala Kantor, Kepada sub bagian dan Kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe mempunyai kewajiban:

a.Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan.
b.Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c.Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi.
d.Menyampaikan laporan kegiatan secara priodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…