DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI STAF AHLI BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENKONAWE BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE NOMOR 6 TAHUN 2016 Mengingat Menimbang • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3.Bupati adalah Bupati Konawe;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe;
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabu paten Konawe;
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Konawe;
13.Kecamatan adalah wilayah dari daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Ca.mat;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Pasal 1

MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE dan BUPATIKONAWE,

5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. - Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe merupakan Sekretariat DPRDTipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Konawe terbagi atas Dinas Daerah Tipe Adan Dinas Daerah Tipe B. 1) Dinas Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
3. 3.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. 4.Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENKONAWE Menetapkan

Pasal 2

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH

15.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masayarakat;
17.Fungsi Penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

e.Badan Daerah Kabupaten Konawe terbagi atas Badan Daerah Tipe A dan Badan Daerah Tipe B. 2) Dinas Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
2. 2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perindustrian;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
5. 5.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
6. 6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. 9.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
10. 10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
11. 11.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
12. 12.Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Pol. PP) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub. Kebakaran).
13. 8.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
14. 9.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
1. a.Kecamatan Tipe A, terdiri dari: 1) Kecamatan Unaaha; 2) Kecamatan Wawotobi; 3) Kecamatan Konawe; 4) Kecamatan Tongauna; 5) Kecamatan Abuki; 6) Kecamatan Asinua; 7) Kecamatan Latoma; 8) Kecamatan Anggaberi; 9) Kecamatan Uepai; 10) Kecamatan Lambuya; 11) Kecamatan Puriala; 12) Kecamatan Onembute; 13) Kecamatan Routa; 14) Kecamatan Wonggeduku; 15) Kecamatan Pondidaha; 16) Kecamatan Meluhu; 17) Kecamatan Amonggedo; 18) Kecamatan Besulutu; 19) Kecamatan Sampara; 20) Kecamatan Bondoala;

Pasal 3

2) Badan Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas, terdiri dari :

1.Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
2.Badan Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. 1) Badan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas, terdiri dari : a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan; b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan c) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UP'I');
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsulatsikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS

a.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas;
d.Pembagian habis tugas;
e.Rentang kendali;
f.Tata kerja yang jelas; dan
g.Fleksibilitas.

BAB III

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

b.Kecamatan Tipe B, terdiri dari: 1) Kecamatan Wonggeduku Barat; 2) Kecamatan Padangguni; 3) Kecamatan Anggalomoare; 4) Kecamatan Morosi; 5) Kecamatan Tongauna Utara; 21) Kecamatan Kapoiala; 22) Kecamatan Soropia; 23) Kecamatan Lalonggasumeeto. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)staf ahli.

Pasal 10

STAFAHLI

BAB VI

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
(3)Kelembagaan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menggunakan struktur kelembagaan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah, namun Direktur Rumah Sakit Daerah merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

Pasal 8

( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah;

(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 7

Perangkat Daerah dapat membentuk Tenaga Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, Narkotika dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Anggaran penyelenggaraan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, Narkotika dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penyuluhan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka urusan penyuluhan dikelola oleh perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang Pertanian sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan urusan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…