DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Aspirasi; Tempat dan Fasilitas Penyampaian Aspirasi; Pengaman; Sanksi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kahupaten Konawe;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kahupaten Konawe;
3.Bupati adalah Bupati Konawe;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten Konawe;
5.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah u n s u r pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat h u k u m adat;
9.Penyampaian aspirasi adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan banyak orang.
10.Unjuk Rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
11.Pawai adalah arak-arakan di j a l a n umum dengan tujuan tertentu.
12.Rapat Umum adalah pertemuan terbuka secara umum yang dilakukan u n t u k menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
13.Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di m u k a umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
14.Dialog adalah kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat dengan menggelar dialog bersama u n s u r - u n s u r tertentu;
15.Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma h u k u m yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas u m u m atau hak milik orang lain.
16.Fasilitas Aspirasi adalah Tempat dan/atau fasilitas K h u s u s yang disediakan Untuk Melaksanakan penyampaiam aspirasi.

BAB I

I I HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Penyampaian aspirasi dilaksanakan berlandaskan pada:

a.Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
b.Asas musyawarah dan mufakat;
c.Asas kepastian h u k u m dan keadilan;
d.Asas profesionalitas; dan
e.Asas manfaat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang cara penyampaian aspirasi adalah:

a.mewujudkan kehehasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.mewujudkan perlindungan h u k u m yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin penyampaian aspirasi;
c.terselenggaranya pelaksanaan penyampaian aspirasi secara legal, aman dan lancar;
d.Menjaga ketertiban umum dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi serta sesuai dengan norma kesopanan dan kepatutan.

Pasal 4

Warga negara yang menyampaikan aspirasi berhak untuk:

a.berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan aspirasi dengan lisan atau tulisan;
b.mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan h u k u m ;
c.mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan aspirasi sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;
d.mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e.mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab;
f.memperoleh perlindungan h u k u m .

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan aspirasi berkewajiban untuk:

a.menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
b.tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang:
c.menghormati hak-hak dan kehehasan orang lain:
d.berperan serta agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai demi menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
e.menghormati hak-hak dan kehehasan orang lain

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, Aparatur Pemerintahan Wajib;

a.memberikan perlindungan terbadap hak asasi manusia;
b.menjamin tegaknya h u k u m sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.melaksanakan pengamanan demi lancamya penyampaian aspirasi.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 7

(1)Bentuk-bentuk tata cara penyampaian aspirasi dilaksanakan dengan;
1. a.Unjuk rasa atau demonstrasi;
2. b.Pawai;
3. c.Rapat umum;
4. d.Mimbar bebas; dan atau
5. e.Dialog
(2)Penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat-tempat umum kecuali;
1. a.Dilingkungan Rumah Jabatan Bupati, tempau ibadab, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
2. b.Pada hari-hari besar nasional; dan
3. c.Hari raya keagamaan.
(3)Peserta penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang membahayakan umum.

Pasal 8

Pelaksanaan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Penyelenggara kegiatan penyampaian aspirasi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi.
(2)Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian setempat.
(3)Pemberitabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat- lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) j a m sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Kepolisian.
(4)Pemberitabuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.
(5)Pemberitabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Dialog sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) h u r u f e dilaksanakan dengan terlebih dulu bersurat pada Perangkat Daerah yang dituju.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sukurang- kurangnya berisikan;
1. a.Identitas perorangan dan/atau kelompok masyarakat pengusul dialog;
2. b.J u m l a b peserta dialog;
3. c.Tema dialog yang a k a n digelar;
4. d.Permohonan kesiapan pelaksanaan; dan
5. e.Pemberitabuan penggunaan fasilitas aspirasi.

Pasal 11

(1)Dialog sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang dituju memberikan surat balasan kesediaan berdialog.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjawab surat pemberitabuan pelaksanaan dialog.
(3)Dalam h a l Perangkat Daerah tidak bersedia melaksanakan dialog, Perangkat Daerah wajib menyertakan alasan dalam surat jawaban pemberitabuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

BAB V

I I SANKSI

Pasal 11

(1)Pemerintah Derah menyiapkan tempat penyampaian aspirasi.
(2)Dalam h a l penyampaian aspirasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tempat penyampaian aspirasi berupa lapangan/panggung aspirasi.
(3)Dalam h a l penyampaian aspirasi dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) h u r u f e, Pemerintah Daerah menyiapkan fasilitas berupa ruang aspirasi.
(4)Penyampaian Aspirasi dapat dilaksanakan ditempat lain sepanjang tidak berpotentis atau melanggar kepentingan dan ketertiban umum.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 20 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

I I HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

I I SANKSI

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

I I HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

I I SANKSI

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2025