DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Susunan organisasi dan tata kerja kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Perubahan; 2. Asas, tujuan, dan ruang lingkup; 3. Tugas dan wewenang; 4. Perencanaan; 5. Pemanfaatan; 6. Pengendalian; 7. Pemeliharaan; 8. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; 9. Dumping; 10. Hak, kewajiban, dan larangan; 11. Peran masyarakat; 12. Pengawasan dan sanksi administratif; 13. Penyelesaian sengketa lingkungan; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan pidana; 16. Ketentuan peralihan; 17. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya serta terjadinya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang memperburuk kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan / a tau kerusakan lingkungan hidup;
b.bahwa untuk terwujudnya fungsi lingkungan yang lebih baik sehubungan maksud pada huruf a perlu dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); •
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan -dan Kawasan ;Permukiman _(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 391 0);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13.Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3982);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Daerah_ Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri B Nomor 26);
21.Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penerapan Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan, Upaya Pemantauan Lingkungan serta Standar Operasional Prosedur (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 29);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 122);
24.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemulihan Lahan Terkontiminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
27.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
28.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLIPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
5.Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe. 6 Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bupati Konawe. 7 Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. 9 Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
10.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 1/. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
17.Daya tampung lingkungan hid up adalah kemampuan lingkungan hid up untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
23.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah Pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak tingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
24.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan / a tau hayati lingkungan hid up yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
29.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
30.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
31.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32.Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33.Pengelolaan lirnbah B3 adalah kegiatan yang rneliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pernanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
34.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
35.Darnpak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
36.Organisasi lingkungan hidup adalah kelornpok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
37.Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
38.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
39.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
40.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
41.lnstrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
42.Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
43.lzin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
44.lzin usaha dan/ atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
45.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
46.Pemrakarsa adalah setiap orang atau lnstansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
47.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
48.Komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas asas : • Tanggung jawab. h Kelestarian dan keberlanjutan. Keserasian dan keseimbangan.

d.Keterpaduan.
e.Manfaat.
f.Kehati-hatian.
g.Keadilan.
h.Keanekaragaman hayati.
i.Partisipatif. J Kearifan lokal.
k.Tata kelola pemerintahan yang baik.
l.Otonomi daerah.
m.Komunitas.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

a.Melindungi wilayah Kabupaten Konawe dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
b.Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
c.Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
d.Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
e.Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
f.Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
g.Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
h.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
i.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
j.Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perencanaan.
b.Pemanfaatan.
c.Pengendalian. I. Pemeliharaan. c Pengawasan. Penegakan hukum.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

a.Menetapkan kebijakan.
b.Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten.
c.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH.
d.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
e.Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca.
f.Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
g.Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
h.Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
i.Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j.Melaksanakan standar pelayanan minimal.
k.Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
l.Mengelola informasi lingkungan hidup.
m.Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup.
n.Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
o.Menerbitkan izin lingkungan tingkat Kabupaten.
p.Melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat menunjang pembangunan berkenlanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah.
(2)Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.Inventarisasi lingkungan hidup.
2. b.Pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas.
3. c.Penyusunan RPPLH.

Pasal 7

lnventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

a.Potensi dan ketersediaan.
b.Jenis yang dimanfaatkan.
c.Bentuk penguasaan.
d.Pengetahuan pengelolaan.
e.Bentuk kerusakan.
f.Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 8

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas diutamakan pada komunitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 9

(1)RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah RPPLH Kabupaten Konawe.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Nasional.
2. b.RPPLH Provinsi.
3. c.Pegelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959