DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BABV HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAB VII PENDANAAN BAB VIII TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BAB IX TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BAB X LARANGAN BAB XI SANKSI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan sehingga negara melalui pemerintahnya wajib memenuhinya sebagai konsekuensi Negara hukum;
b.Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pemenuhan rasa keadilan tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan ekonomi serta kewajiban negara untuk memenuhi aspek tersebut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Menimbang BUPATIKONAWE, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATKABUPATENKONAWE TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWE NOMOR 9 TAHUN2016 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESITENGGARA Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: MEMUTUSKAN: BUPATI KONAWE DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KONAWE Dengan Persetujuan Bersama Antara

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Huk:um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. dan Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
b.Menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
c.Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat;

Pasal 3

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Keadilan;
b.Persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.Keterbukaan;
d.Efisiensi;
e.Efektifitas; dan
f.Akuntabilitas.

Pasal 2

d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
e.Fasilitasi Bantuan hukum adalah pelayanan dibidang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
f.Bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
g.Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
h.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
1. 1.Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Konawe baik secara individu maupun kelompok. J. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
k.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. I. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
m.Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala desa atau pejabat pemerintahan daerah yang berwenang.
n.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di daerah.
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
(2)Kerjasama tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun.
(3)Apabila Perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya, berdasarkan kebutuhan ril sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
(4)Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB II

ASASDANTUJUAN

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum diselenggaraan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang- undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana diatas meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum diatas meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ a tau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

f.Memenuhi tanggungjawab negara melalui pemerintah dalam menjarmn terpenuhinya hak asasi warga negara; dan
g.Meringankan beban yang harus ditangung oleh masyarakat miskin saat menjalani proses hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib:

a.Mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
b.Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang "t""\O't"T'r"l~C'ol-:iih"'.3tt h11lr,1"t"'n '"TO?"\N oorl".3,.....t'T rl~harla'f"'\~"n"tr'='·

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak:

a.Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 10

BABV HAK DAN KEWAJIBAN

(2)Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), Biro Hukum berwenang:
1. a.Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. c.Menerima laporan pemberian bantuan dari pemberi bantuan hukum. Pasa19
(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.Menyusun, menetapkan, dan mengkoordinasikan arah kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
3. c.Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
4. d.Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. e.Menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :

(2)Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum untuk semua masalah hukum pada semua lembaga peradilan hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTU AN HUKUM

Pasal 15

(1)Pemberi bantuan hukum wajib:
1. a.Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.Melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
3. c.setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD melalui Bagian Hukum secara tertulis.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011