DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 290

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN BAB III RUANG LINGKUP USAHA BAB IV MODAL BAB V ORGAN DAN PEGAWAI BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE, AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA BAB VII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB VIII PENGGUNAAN LABA BAB IX ANAK PERUSAHAAN BAB X PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA WAWOWONUA KABUPATEN KONAWE SELATAN BAB XI EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BAB XIII KEPAILITAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH WAWOWONUA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
2.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Kabupaten Konawe Selatan dan tidak terbagi atas saham.
9.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
14.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
15.Direksi adalah organ Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan serta mewakili Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Komite Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Pengawas terkait Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Pegawai adalah pekerja Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
19.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
20.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
22.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan oleh Bupati.
23.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
24.Bakal Calon Anggota Dewan Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
28.Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
29.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
30.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
31.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta prsoses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
32.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Pasal 2

(1)Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan didirikan dengan maksud menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat.
(2)Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan didirikan dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
4. d.sebagai salah satu sumber Pendapan Asli Daerah.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
(2)Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Wawowonua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
(3)Atas perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)Anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan dan berkantor dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
(2)Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan dapat membuka unit usaha/cabang di tempat lain sesuai kebutuhan dengan persetujuan KPM.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, produksi, jasa, sektor pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, jasa kepelabuhanan, industri perkapalan, barang dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, real estate (developer), jasa outsourcing, distributor obat- obatan dan peralatan medik, kelistrikan, elektronik dan industri lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan juga dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan KPM.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 7

Modal Perumda Wawowonua yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan ditujukan untuk memenuhi modal dasar.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap atau secara keseluruhan berdasarkan persetujuan KPM dan DPRD.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(2), perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan;dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal daerah dilaksnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks290PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015