DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 226

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAJAK DAERAH BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK BAB IV RETRIBUSI DAERAH BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN BAB VII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; SALINAN Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatal di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tarrba}lan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:,un 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2O2L Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O2 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2O2l Penggonaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWB SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB II

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT atas;
1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
2. 2.Tenaga Listrik;
3. 3.Jasa Perhotelan;
4. 4.Jasa Parkir;
5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
d.Pajak Reklame
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
i.Opsen BBNKB. ,10-

Pasal 3

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan f atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan umtuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakal semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional atau daerah, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka a,lam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oieh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; -r1--
5. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi danlatau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasrkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak PBB-F2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.00O,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Paiak.

(1)(2t (s)
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
(6)Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

(1)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paiing rendah 2Oo (dua puluh persen) dan paling tinggi 1007o (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada pada pasal 5 ayat (3).
(2)Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
(3)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a.Untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
l.untuk NJOP sampai dengan Rp. 5OO.00O.0O0,- ditetapkan sebesar O,2 o/o (nol koma dua persen).
1. 2.untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000 ditetapkan sebesar O,25 yo (nol koma dua puluh lima persen).
2. 3.untuk NJOP diatas Rp. 1.000.0O0.000,- ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
b.Untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal l Januari.
(3)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan sejak terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemalfaatan Bumi dan/atau bangunan. -1,4-

Pasal 10

(1)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(2)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 11

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetaP
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.peleburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; atau
  13. 13.hadiah; dan 15
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelaljutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan; d hak pakai;
4. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
5. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas tanah dan/ atau Bangunan:
1. a.untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
2. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e oleh oralg pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya peru bahan nama;
4. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
5. g.oleh orang pribadi atau Badan yalg digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
6. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagr masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 12

(1)Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas tanah dan/atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Isi peraturan

Teks226PDFHirarki

Memuat teks peraturan…