DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mengatur tetnang perubahan tarif retribusi meliputi biaya rawat jalan, biaya rawat inap, palayanan perawatan jenazah dan biaya ambulance.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam meningkatkan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat guna melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Kabupaten Konawe Selatan perlu diadakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai;
c.bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan

Mengingat

Pasal 110 ayat (1) bahwa jenis Retribusi Jasa Umum yang dimaksud huruf a adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan;

d.bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan;
e.bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3(Tiga) Tahun sekali;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas di pandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang retribusi pelayanan kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4267);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN Dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di ubah. Bahwa ketentuan yang dimaksud adalah tentang Struktur dan Besaran tarif retribusi yang terlampir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut di ubah secara keseluruhan sebagai berikut : A. BIAYA RAWAT JALAN 1 Poliklinik Umum :

a.Kunjungan pertama diperlukan tarif sebesar : Rp 13.000 Dengan rincian sebagai berikut :
a.Kartu baru Rp 1.500
b.Karcis harian per pemeriksa Rp 2.500
c.Jasa Konsultasi Rp 3.000
d.Obat Rp 6.000
b.Kunjungan ulangan berkala tarif sebesar : Rp 12.000 Dengan rincian sebagai berikut :
a.Karcis harian per pemeriksaan Rp 3.000
b.Jasa konsultasi Rp 3.000
c.Obat Rp 6.000 c. Pemeriksaan badan untuk Keterangan sehat dokter penguji tersendiri : Rp 30.000 Dengan rincian sebagai berikut : · Bahan dan alat 20% · Jasa Puskesmas 20% · Jasa medis dan paramedis 60% 2 Poliklinik perawatan medis
a.Kunjungan penderita UGD di berlakukan tarif sebesar: Rp 13.000 Dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Kartu Rp 1.500
b.Karcis Rp 2.500
c.Jasa Konsultasi Rp 3.000
d.Obat Rp 6.000
b.Tindakan medik lainnya : 1) Perawatan luka Rp 16.000 2) Penjahitan luka - Jahitan pertama Rp 5.000 - Jahitan selanjutannya dihitung perjahitan Rp 3.000 3) Pencucian Lambung Rp 40.000 4) Resusitasi kardio pulmoner Rp 25.000 5) Kateterisasi Uretra Rp 25.000 6) Pemasangan sonde lambung Rp 75.000 7) Pemasangan eudotrachea tube Rp 25.000 8) Blass pungsi Rp 18.000 9) Fiksasi Eksternal Rp 35.000 10) Tindakan infuse Rp 15.000 11) Vena seksi Rp 38.000 12) Explorasi benda asing Rp 25.000 13) Ganti Verband Rp 18.000 14) Incisi Rp 35.000 15) Ekstirpasi Rp 50.000 16) Khitanan Rp 200.000 17) Cuci Luka Rp 40.000 18) Pemeriksaan visus Rp 30.000 19) Ekstraksi Corpus Alienum Rp 20.000 20) Spoeling Mata / Telinga Rp 25.000 21) Tampon hidung / telinga Rp 15.000 Dengan rincian sebagai berikut : · Bahan dan alat 20% · Jasa Puskesmas 20% · Jasa medis dan paramedis 60% 3 Poliklinik Gigi
a.Kunjungan pertama diberlakukan sama dengan poliklinik umum Rp 13.000
b.Kunjungan ulang diberlakukan sama dengan poliklinik umum Rp 12.000
c.Tindakan : 1 Ekstraksi gigi sulung Rp 10.000 2 Ekstraksi gigi permanen Rp 20.000 3 Operasi ( ranula,molekul,alveolektomi ) Rp 40.000 4 Operasi ( gigi impaksi,onfeksi kista ) Rp 85.000 5 Gingivektomi per region/per kwadrat Rp 25.000 6 Incisi abses Rp 25.000 7 Pembersihan karang gigi ( scalling per region RA/RB) Rp 20.000 8 Tambalan : - amalgram / silikat 1 bidang Rp 25.000 - amalgram / silikat 2 bidang Rp 35.000 9 Tambalan light curing Rp 50.000 10 Ekstraksi dengan komplikasi Rp 35.000 11 Biopsy Rp 35.000 12 Pengobatan edodontic (saluran akar) Rp 11.000 Dengan rincian sebagai berikut : · Bahan dan alat 20% · Jasa Puskesmas 20% · Jasa medis dan paramedis 60% 4 Tindakan medis pelayanan kesehatan ibu dan anak ( KIA ) serta KB
a.Persalinan Normal 1) Dalam gedung (fasilitas pelayanan kesehatan) Rp 600.000
b.Persalinan patologis 1) Dokter Ahli Rp 800.000 2) Dokter Umum Rp 650.000
c.Abortus dengan kuretase 1) Dokter Ahli Rp 750.000 2) Dokter Umum Rp 500.000
d.Manual placenta 1) Dokter Ahli Rp 500.000 2) Dokter Umum Rp 350.000
e.Tindakan rupture perineum ( perinorafi)/ portio Rp 500.000
f.Perawatan luka post Op Rp 50.000
g.Vagina Touse Rp 30.000
h.Reusitasi bayi
a.Aspiksia ringan ( Apgar 7-10) 1 Paramedik Rp 25.000 2 Dokter Umum Rp 30.000 3 Dokter ahli Rp 50.000
b.Aspiksia Sedang ( Apgar 4-6) 1 Paramedik Rp 30.000 2 Dokter Umum Rp 50.000 3 Dokter ahli Rp 70.000
c.Aspiksia berat ( Apgar 0-3) 1 Paramedik Rp 50.000 2 Dokter Umum Rp 70.000 3 Dokter ahli Rp 90.000
i.Tindakan medis keluarga berencana 1) Pemasangan IUD Rp 75.000 2) Pencabutan IUD Rp 50.000 3) Pemasangan Impalnt Rp 50.000 4) Pencabutan Impalnt - Atas indikasi medis Rp 50.000 - Bukan atas indikasi medis Rp 75.000 5) Vasektomi ( MOP) Rp 200.000 6) Tubektomi (MOW) Rp 300.000 7) Jasa pelayanan Suntikan KB Mandiri Rp 20.000 8) Kontrol IUD Rp 25.000 9) Kontrol Implant Rp 30.000 Dengan rincian sebagai berikut : · Bahan dan alat 20% · Jasa Puskesmas 20% · Jasa medis dan paramedis 60% 5 Pemeriksaan penunjang diagnosis
a.Pemeriksaan laboratorium 1) Pemeriksaan urine - Rutin Rp 20.000 - Reduksi Rp 15.000 - Protein Rp 13.000 - Sedimen Rp 10.000 - Urobillin Rp 10.000 - Bilirubin Rp 10.000 - Planotest Rp 35.000 Ket : Pemeriksaan urine rutin terdiri dari pemeriksaan kejernihan,warna,berat jenis dan PH 2) Pemeriksaan darah - Darah rutin Rp 20.000 - HB Rp 5.000 - AL Rp 3.000 - AE Rp 5.000 - LED Rp 3.000 - Golongan Darah Rp 25.000 - HJL Rp 8.000 - HT Rp 5.000 - Retriculosit Rp 3.000 - Eosinofil Rp 4.000 - Clotting time Rp 3.000 - Bleeding time Rp 3.000 - Malaria Rp 8.000 - AT Rp 5.000 Keterangan : Pemeriksaan darah rutin terdiri dari HB,AL,AE,LED dan HJI ( hitung jenis leukosit) 3) Pemeriksaan kimia darah - Gula Rp 35.000 - BUN Rp 30.000 - Ureum Rp 30.000 - Creatinin Rp 30.000 - Protein total Rp 30.000 - Albumin Rp 30.000 - Bilirubin total Rp 30.000 - Bilirubin direk Rp 30.000 - SGOT Rp 40.000 - SGPT Rp 40.000 - Alkaliphosphatase Rp 30.000 - Cholestrol Rp 35.000 4) Pemeriksaan mikrobiologi/imunologi/serologi/candida - VDRL Rp 18.000 - Rectal swab Rp 20.000 - Diptheria Rp - Sputum BTA Rp 15.000 - Widal Rp 50.000 - GO Rp 25.000 - Kusta Rp 25.000 - Jamur Rp 8.000 - Pengabilan spesimen untuk PAP SMEAR Rp 20.000 - Pemeriksaan IVA Rp 35.000 5) Pemeriksaan tinja / faeces dan sperma - Rutin Rp 20.000 - Anchylos consentrasi Rp 8.000 - Benzidin tes Rp 8.000 - Sperma Rp 23.000 6) Pemeriksaan kualitas air,tanah,makanan dan minuman 1 Tanah Rp 10.000
a.Air kimia terbatas Rp 115.000
b.Kimia lengkap - air minum Rp 220,000 - air bersih Rp 155.000 - air limbah Rp 300.000 - air badan air Rp 270.000 - air kolam renang Rp 40.000 - BOD / COD Rp 40.000
c.Bakteriologis lengkap - air minum / bersih Rp 150.000 - air badan air / limbah Rp 75.000 - air kolam renang Rp 75.000 2 Makanan dan minuman
a.Sampel makanan dan minuman Rp 115.000
b.Perizinan makanan dan minuman Rp 180.000
b.Pemeriksaan radiologi 1 Pemeriksaan radiologi Rp 37.000 2 Pemeriksaan diagnostik elektromedik - EKG Rp 30.000 - Dooper Rp 15.000 dengan rincian jasa sebagai berikut : · Bahan dan alat 20% · Jasa Puskesmas 20% · Jasa medis dan paramedis 60% 6 Biaya pelayanan lain-lain :
a.Visum et Repertum - Hidup Rp 100.000 - Mati ( Pemeriksaan luar ) Rp 200.000 Jika visum et repertum ditangani pihak luar puskesmas, tarif menyesuaikan
b.Pemeriksaan kesehatan - Keperluan sekolah Rp 20.000 - Keperluan pekerjaan Rp 35.000 - Keperluan asuransi Rp 75.000 - Keperluan Haji Rp 75.000 B. BIAYA RAWAT INAP : 1 Biaya akomodasi tanpa makan perhari Rp 25.000 2 Visite dokter perhari Rp 25.000 C. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH 1 Tarif pelayanan
a.Biaya bahan dan alat
a.Perawatan Jenazah Rp 150.000
b.Konvevasi pengawetan Rp 300.000
c.Ortodik Prastetik bahan mayat Rp 200.000
d.Ortodik Prastetik tanpa bedah Rp 50.000
e.Penyimpanan jenazah perhari Rp 25.000
b.Biaya jasa medis
a.Perawatan Jenazah Rp 50.000
b.Konvevasi pengawetan Rp 50.000
c.Ortodik Prastetik bahan mayat Rp 50.000
d.Ortodik Prastetik tanpa bedah Rp 30.000
e.Penyimpanan jenazah perhari Rp 30.000 Dengan rincian sebagai berikut : · Bahan dan alat 20% · Jasa Puskesmas 20% · Jasa medis dan paramedis 60% Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman - Penyimpanan jenasah paling lama 3 x 24 jam. - Keterangan sebab kematian dibayar oleh pihak yang meminta keterangan sesuai permohonan. - Penyimpanan jenazah dilayani atas permintaan dan dibayar oleh peminjam D. PELAYANAN AMBULANCE Pelayanan ambulance dihitung berdasarkan :
1. 1.Untuk Wilayah daratan jarak tempuh pergi dan pulang dikalikan Rp 2.500,- ( Rp 2.500 /km).kenaikan menjadi Rp.5000,-/km Pergi dan Pulang
2. 2.Untuk wilayah laut Puskesmas Laonti pelayanan Ambulance laut dibayarkan Rp.1.500.000 PP Dengan rincian pembagian pelayanan ambulance sebagai berikut : - 40% Bahan bakar minyak ( BBM) - 30% Biaya makan petugas pendamping & Sopir - 30% Jasa Puskesmas

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah mengenai tekhnis pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Diundangkan di Andoolo pada tanggal, 29 JUNI 2016 Ditetapkan di Andoolo pada tanggal, 28 JUNI 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 04 TELAH TEREGISTRASI DIBIRO HUKUM PROVINSI DENGAN NOMOR : 06 TAHUN 2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 04 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor retribusi daerah guna menunjang pembangunan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) disebutkan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan sebelumnya telah di atur dan mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu merevisi Peraturan Daerah tersebut yang di nilai selama ini tidak sesuai lagi dengan keadaan kondisi pelayanan kesehatan yang sesungguhnya saat ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 05 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 04 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007