DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten konawe utara tahun 2005 – 2025, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Hubungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan dokumen perencanaan daerah lainnya; 3. Sistematika; 4. Pengendalian dan evaluasi; 5. Ketentuan peralihan; 6. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sitetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak- sud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 2 Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005-2025. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu- angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme- rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim- bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pem- bentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pena- taan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertangung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Ta- ta Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 4 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Daerah Propvinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
15.Peraturan Daerah Propvinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2016;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Konawe Utara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2005 – 2025 5

BAB I

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
(2)Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
(3)Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
(4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
(5)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara adalah Perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025.

BAB II

HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005-2025 dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah setiap Tahunnya.
(3)Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 (SKPD) adalah Perencanaan Strategis dalam periode 5 (lima) ta- hunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Mene- ngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara .
(4)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupa- ten Konawe Utara Tahun 2005-2025 dimaksud pada ayat (1) menjadi:
1. a.Pedoman untuk menuntun Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005 – 2025;
2. b.Pedoman bagi Bupati Terpilih dalam setiap 5 (lima) tahun dalam merumuskan dan menyusun Visi, Misi dan Program Pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. c.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Arah Kebijakan Umum/Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara pada setiap tahunnya;
4. d.Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005-2025 terdiri atas:
(2)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap lima tahun dapat diadakan peninjauan kembali terha- dap Peraturan Da erah ini untuk disesuaikan dengan program pembangunan daerah, perkembangan kehidupan masyarakat, dan kemajuan pembangunan daerah Kabuaten Konawe Utara.
(2)Pada akhir periode RPJPN 2005-2025, peraturan daerah ini harus ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode berikutnya .

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah.
(2)RKP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran 8 Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan sederajat atau peraturan di bawahnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan dan hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di : Wanggudu Pada Tanggal : 19 Maret 2014 BUPATI KONAWE UTARA, TTD H. ASWAD SULAIMAN P. Diundangkan di : Wanggudu Pada Tanggal : 19 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, TTD H. ABU HAERA, Sos. M.Si. Pembina Utama Muda Gol. IV/c NIP. 19580815 198103 1 033 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 61 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2005-2025 I. PENJELASAN UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJP Daerah ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan agar dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antarfungsi pemerintah (antara Pusat dan Daerah). Mengingat Kabupaten Konawe Utara baru terbentuk pada pertengahan tahun 2007 dan sampai pada tahun 2010 masih dibina oleh kabupaten induk yaitu Kabupaten Konawe, maka RPJMD Kabupaten Konawe Utara pada Tahap I (periode Tahun 2005 s/d Tahun 2010) tetap menyesuaikan dengan RPJMD I Kabupaten Konawe. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Konawe Utara dapat diselaraskan dengan Periode RPJMN, dengan demikian RPJMD Kabupaten Konawe Utara terdiri dari: RPJMD I tahun 2005-2010; RPJMD II tahun 2010-2015; RPJMD III tahun 2015-2020; dan RPJMD 2020-2025. 10 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004