DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang : ketenetuan umum maksud dan tujuan barang milik daerah pejabat pengelola barang milik daerah perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penilaian pemindahtanganan pemusanahan penghapusan penatausahaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum barang milik daerah berupa rumah negara ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Perimbangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BUPATI KONAWEUTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, hwa dalam rangka terlaksananya penyelengaraan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi pengelolaan terhadap barang milik daerah; ahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); KONAWE UTARA penyelengaraan ih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib ahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara unsur yang terkait ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Undang Dasar Negara Republik undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukkan Kabupaten Konawe Utara Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
4.Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7.Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang pengamanan dan pengalihan Barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun4578);
9.Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemrintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tahun 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 2) Pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah bertujuan :

a.Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
b.Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
c.Menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah;
d.Tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah;
e.Memberikan informasi mengenai status hokum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hokum pengelolaan barang milik daerah;
f.Memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;
g.Menggamankan barang milik daerah dan
h.Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah.

BAB III

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

1) Barang milik daerah meliputi :

a.Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan
b.Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; 2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a.Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan , atau
d.Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

a.Fungsional yaitu pengelolaan barang milik daerah oleh pemegang kekuasaan pengelolaan barang, pengelola barang, Pembantu pengelola barang, pengguna barang, dan Kuasa pengguna barang harus dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
b.Kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perudang- undangan;
c.Transaparansi dan keterbukaan Yaitu penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah harus mampu memberikan keterangan yang jelas terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara benar;
d.Efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah dapat digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelengeraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
e.Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, administrative maupun keuangan;
f.Kepastian Nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat disajikan secara akurat mengenai jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penyusunan buku induk inventaris dan neraca daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengeloaan barang milik daerah meliputi :

a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.Pengadaan;
c.Penggunaan;
d.Pemanfaatan
e.Pengamanan dan pemeliharaan;
f.Penilaian;
g.Pemindahtanganan;
h.Pemusnahan
i.Penghapusan;
j.Penata Usahaan
k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

1) Bupati Konawe Utara sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Konawe Utara dibantu oleh :

a.Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
b.Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset daerah/Unit pengelola barang selaku Pembantu pengelola barang;
c.Kepala SKPD selaku pengguna barang;
d.Kepala unit kerja/UPTD selaku Kuasa Pengguna barang;

Pasal 7

1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :

a.Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b.Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemidahtanganan barang milik daerah;
c.Menetapkanm kebijakan pengamanan barang milik daerah;
d.Mengajukan usul pemidahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persutujuan DPRD;
e.Menyetujui usul pemidahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, dan
f.Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab :
a.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
c.Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujui Bupati dan/atau DPRD Kabupaten Konawe Utara;
d.Mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah;
e.Mengatur pelaksanaan pemidahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui Bupati atau DPRD Kabupaten Konawe Utara;
f.Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dan
g.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3) Kepala badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah/Unit pengelola barang selaku Pembantu pengelola barang bertanggungjawab :
a.Mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dan unit kerja/UPTD;
b.Menghimpun usul rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan usul Rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) dari SKPD untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD.
c.Menyusun daftar kebutuhan barang Milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah;
d.Menghimpun laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari SKPD dan Unit kerja/UPTD menjadi laporan Barang Milik daerah (LBMD) sebagai bahan penyusunan daftar barang milik daerah dan/atau neraca daerah;
e.Menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor, dan
f.Sebagai pusat Informasi Barang Milik Daerah. 4) Kepala SKPD selaku pengguna Barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
a.Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
b.Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah untuk Unit Satuan Kerja yang di pimpinnya;
c.Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
d.Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya kepada pengelola barang;
e.Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Satuan Kerja nya;
f.Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam Penguasaannya
g.Mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
h.Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
i.Mengajukan usul pemidahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persutujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola Barang;
j.Menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang invetaris lainnya yang tidak dimanfaatkan/digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola Barang;
k.Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya
l.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaanaya,
m.Melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya; dan
n.Menyusun dan menyampaikan laporan barang penggunan semesteran (LBPS) dan laporan Barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang. 5) Kepala Unit kerja/UPTD selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
a.Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang di pimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
b.Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
c.Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnnya.
d.Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
e.Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
f.Menyerahkan barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas da fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna barang.
g.Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya kepada pengguna barang.
h.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
i.Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semeteran (LBKPS) dan laporan Barang Kuasa penggunan Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGGANGGARAN

Pasal 8

1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada . 2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan Barang milik Daerah; 3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. 4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:

a.standar barang;
b.standar kebutuhan; dan/atau
c.standar harga. 5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas terkait.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang dan usul rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada dibawah satuan kerja yang di pimpinnya. 2) Pengguna barang menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)kepada pengelola barang. 3) Pengelola barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan barang milik daerah pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang milik daerah untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 10

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transaparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 11

Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…