DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup visi dan misi, azas, tujuan dan sasaran, fungsi, kedudukan dan jangka waktu, dan kebijakan dan strategi. Diatur pula tentang rencana pengembangan, indikasi program, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Instansi terkait.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi Kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi financial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
c.bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kabupaten Konawe Utara diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan, dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2740);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3639);
5.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI No. 5587); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3838); 11.Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12.Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 13.Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 42). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 -2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
(2)Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
(3)Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
(4)Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
(5)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
(6)Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
(7)Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(8)Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Utara.
(9)Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang di lakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
(10)Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
(11)Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan subyek dan daya tarik wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
(12)Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
(13)Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
(14)Obyek dan daya tarik wisata yang selanjutnya di singkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
(15)Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata.
(16)Rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan obyek wisata secara lebih mendetail.
(17)Rencana induk pengembangan obyek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
(18)Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah rencana Operasional pengembangan obyek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.
(19)Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
(20)Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP VISI DAN MISI

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
1. a.Destinasi pariwisata;
2. b.Pemasaran pariwisata;
3. c.Industri pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(3)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.Visi;
2. b.Misi;
3. c.Tujuan;
4. d.Sasaran; dan
5. e.Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.
(4)Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a. Adalah terwujudnya kabupaten Konawe Utara sebagai daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berpeluang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menuju masyarakat sejahtera dan beradab.
(5)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki misi :
1. a.Mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
2. b.Mewujudkan lingkungan daerah yang bersih, hijau dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
3. c.Mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat daerah;
4. d.Mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau;
5. e.Mengembangkan pemasaran pariwisata yng terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan Konawe Utara sebagai daerah tujuan wisata;
6. f.Mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
7. g.Membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

BAB III

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1)Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten yang berimbang dan berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis agro, bahari dan wisata.
(2)Rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berasaskan :
1. a.Manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
2. b.Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
3. c.Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
4. d.Berkelanjutan, yaitu upaya menegakan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai; dan
5. e.Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 4

Tujuan dan RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara adalah :

a.Mewujudkan industri kepariwisataan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata, menjalin dan memperkuat kerjasama dan kemitraan antar stakeholder, sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;
b.Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan;
c.Meningkatkan upaya pemasaran yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan pasar wisatawan eksisting dan potensial, meningkatkan promosi, sekaligus menguatkan citra dan kualitas kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara;
d.Meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara baik di sektor pemerintahan, industri dan masyarakat sekaligus mewujudkan SDM pariwisata yang berkualitas.

Pasal 5

RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara mempunyai sasaran sebagai berikut :

a.Industri Pariwisata; Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi :
1. 1.Mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
2. 2.Meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
3. 3.Mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. 4.Mengembangkan mekanisme insentif dan desintensif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
5. 5.Meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara insentif dan pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;
6. 6.Memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;
7. 7.Menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata;
8. 8.Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antar industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata daerah;
9. 9.Meningkatkan daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata;
10. 10.Menguatnya upaya kerja sama dengan berbagai pelaku industri pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata;
11. 11.Adanya peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
12. 12.Adanya peningkatan kualitas produk usaha pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi;
13. 13.Terimplementasikannya strategi, fasilitasi dan insentif pariwisata;
14. 14.Adanya peningkatan kapasitas teknologi informasi pada usaha pariwisata;
15. 15.Adanya penetapan pedoman dan peraturan mengenai dampak lingkungan dan sosial budaya dari penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
16. 16.Terwujudnya pengelolaan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
b.Destinasi Pariwisata;
1. 1.Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
2. 2.Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
3. 3.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
4. 4.Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha;
5. 5.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata;
6. 6.Pengembangan daerah tujuan wisata;
7. 7.Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi;
8. 8.Meningkatnya penyebaran kegiatan wisata di kawasan yang belum berkembang;
9. 9.Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kepariwisataan;
10. 10.Adanya keterkaitan antara daya tarik wisata dengan pusat kegiatan serta daya tarik wisata/kawasan wisata lainnya melalui peningkatan aksesibilitas;
11. 11.Adanya pengembangan produk wisata yang memberikan pengalaman total kepada wisatawan melalui teknik interprestasi;
12. 12.Menguatnya kapasitas pengelolaan usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
13. 13.Meningkatnya peran kelembagaan adat dan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
14. 14.Meningkatnya akses modal usaha untuk masyarakat dalam pelaksanaan usaha pariwisata.
c.Pemasaran pariwisata;
1. 1.Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
2. 2.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
3. 3.Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata;
4. 4.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri;
5. 5.Pengembangan statistik kepariwisataan;
6. 6.Menguatnya citra pariwisata Kabupaten Konawe Utara baik dalam skala lokal, regional maupun internasional;
7. 7.Adanya upaya pemantapan pasar utama dan peluasan pasar potensial pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
8. 8.Adanya pengemasan paket wisata dan event tematik meningkatnya daya saing produk wisata minat khusus dan variasi produk wisata;
9. 9.Adanya pengembangan strategi pemasaran yang berbasis pada responsible marketing; dan
10. 10.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan promosi pariwisata.
d.Kelembagaan Pariwisata;
1. 1.Meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata daerah;
2. 2.Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata badan kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
3. 3.Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
4. 4.Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata;
5. 5.Menguatnya sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui upaya kemitraan;
6. 6.Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM pemerintah;
7. 7.Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata;
8. 8.Menguatnya peran institusi pariwisata dan pengembangan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dan pemerintah; dan
9. 9.Terwujudnya standarisasi dan sertifikasi bagi SDM industri pariwisata serta tenaga kepariwisataan.

BAB IV

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara mempunyai fungsi :

a.Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan di kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
b.Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
c.Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
d.Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan obyek wisata secara lebih detail.

Pasal 8

(1)RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara berlaku 10 (sepuluh) tahun.
(2)RIPPARDA sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 9

(1)Untuk mewujudkan tujuan dari RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
(2)Kebijakan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memperkuat potensi alam, sejarah, budaya dan seni sebagai bentuk kekayaan alam daerah dan sekaligus melindungi kawasan Konawe Utara akibat perkembangan pariwisata;
2. b.Pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
3. c.Pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar baik di dalam maupun di luar negeri;
4. d.Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
5. e.Pembangunan landscape alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
6. f.Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu di dalam dan di luar negeri;
7. g.Penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta serta masyarakat dalam dan luar negeri;
8. h.Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata dan berwawasan lingkungan;
9. i.Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, pemerintahan, pelaku industri pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
10. j.Pengembangan pariwisata adalah pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Konawe Utara dirumuskan ke dalam KPP;
11. k.Peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi;
12. l.Peningkatan amenitas di ODTW;
13. m.Peningkatan seni dan budaya sebagai atraksi wisata dengan memperhatikan kearifan lokal;
14. n.peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang wisata dan fasilitas umum;
15. o.Pengembangan diverifikasi produk wisata yang mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi fungsi kawasan;
16. p.Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata;
17. q.Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan;
18. r.Penguatan kesadaran wisata masyarakat;
19. s.Pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak potensi pariwisata massal; dan
20. t.Pengembangan investasi kepariwisataan beserta pelayanannya yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya.

Pasal 10

(1)Strategi Pengembangan Kewilayahan Pariwisata, adalah sebagai berikut :
1. a.Membagi KPP Kabupaten Konawe Utara dalam 6 (Enam) KPP, yaitu KPP A untuk pengembangan kawasan wisata pantai Taipa, KPP B untuk pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Labengki, KPP C untuk pengembangan kawasan wisata alam Air Panas Wawolesea, KPP D untuk pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Sejarah Asera, KPP E Untuk pengembangan Kawasan wisata alam dan sejarah Oheo dan KPP F untuk pengembangan kawasan wisata alam minat khusus Wiwirano.
2. b.Masing-masing KPP memiliki pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki daya tarik wisata yang berkualitas, memiliki kesesusaian tema daya tarik wisata, memiliki dukungan jejaring, aksesbilitas dan infrastruktur. Serta dianggap dapat menjadi pusat untuk melayani kebutuhan pengembangan wisata dan wisatawan;
3. c.Peningkatan pelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung kepariwisataan tiap KPP.
(2)Strategi peningkatan aksesbilitas dan transportasi adalah sebagai berikut :
1. a.Meningkatkan kualitas prasarana darat, laut dan udara untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana;
2. b.Meningkatkan kualitas sarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu melalui pengadaan rute dan sarana transportasi publik yang dapat diakses wisatawan secara mudah;
3. c.Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak dalam bidang transportasi untuk memperkuat daya saing kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara; dan
4. d.Meningkatkan pengelolaan dan informasi transportasi.
(3)Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang adalah sebagai berikut :
1. a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas hotel, restoran/rumah makan dan pelayanannya serta keragaman jenis restoran;
2. b.Meningkatkan kualitas akomodasi, pelayanan, dan keragaman jenisnya;
3. c.Mengembangkan wadah/fasilitas informasi kepariwisataan di titik strategis; dan
4. d.Meningkatkan kualitas sarana pendukung lainnya.
(4)Strategi pengembangan produk wisata yang terdiverifikasi adalah sebagai berikut :
1. a.Mengembangkan kegiatan wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya Kabupaten Konawe Utara yang memperhatikan KPP yang telah ditentukan;
2. b.Mengembangkan kegiatan wisata bahari yang mempunyai ciri khas tersendiri antar kawasan(one village one product)
3. c.Mengembangkan kegiatan wisata industri sebagai bagian dari penguatan citra Kabupaten Konawe Utara; dan
4. d.Mengembangkan paket dan jalur wisata yang menekankan aspek interprestasi.
(5)Strategi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi adalah sebagai berikut :
1. a.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
2. b.Menguatkan kelembagaan masyarakat;
3. c.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan layanan usaha masyarakat di bidang pariwisata.
(6)Strategi usaha ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :
1. a.Meningkatkan akses pasar terhadap produk wisata/usaha ekonomi pariwisata yang dikembangkan masyarakat
2. b.Meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat.
(7)Strategi penguatan kesadaran wisata masyarakat dalam pembangunan destinasi adalah sebagai berikut :
1. a.Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pariwisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
2. b.meningkatkan motivasi masyarakat setempat untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan di setiap ODTW.
3. c.Meningkatkan motivasi masyarakat setempat untuk mengunjungi dan mengenali daya tarik wisata setempat.
(8)Strategi pengelolaan pengunjung adalah sebagai berikut :
1. a.Pengembangan dan peningkatan dalam kawasan wisata untuk menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan; dan
2. b.Pendistribusian kunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik wilayah lainnya yang non prioritas;
(9)Strategi pengembangan investasi kepariwisataan yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya adalah sebagai berikut :
1. a.Pengembangan sistem insentif dan desinsentif pada usaha pariwisata;
2. b.Peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan prosedur investasi pariwisata; dan
3. c.Peningkatan promosi peluang investasi kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…