DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang izin lokasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan, objek dan subjek izin, kewenangan pemberian izin, syarat dan tata cara memperoleh izin lokasi, masa berlaku dan perpanjangan izin, hak dan kewajiban pemegang izin, larangan dan pembinaan serta pengawasan. Badan dan perorangan yang memerlukan tanah untuk kegiatan usaha tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun sebelum memperoleh Izin Lokasi dari Bupati. Izin Lokasi tidak dapat diterbitkan dikawasan daerah aliran sungai. Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap penggunaan lahan yang telah diberikan izin lokasi. Dalam hal terdapat sengketa akibat diterbitkannya Izin Lokasi oleh sebab tertentu dan/atau sebab yang tidak diketahui sebelumnya, maka Pemerintah Daerah akan menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya. Diatur pula tentang ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan tanah yang dilakukan oleh penanam modal belum ada yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, sehingga merugikan kepentingan daerah;
c.bahwa dengan diserahkannya kewenangan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin lokasi, maka diperlukan pengaturan tentang izin lokasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7.Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara adalah hubungan hukum antara perorangan dengan tanah negara.
8.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perorangan, badan usaha dan/atau badan hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
9.Perorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
10.Badan Hukum/koperasi adalah perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
12.Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan/sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
13.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14.Hak Atas Tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak sewa.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Izin Lokasi diselenggarakan berdasarkan asas legalitas, keterbukaan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pembangunan berkelanjutan.
(2)Pengaturan izin lokasi bertujuan untuk:
1. a.memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pelayanan izin lokasi; dan
2. b.mengarahkan dan mengendalikan badan usaha dalam memperoleh tanah.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

(1)Objek Izin adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
(2)Subjek Izin adalah badan dan perorangan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
(3)Izin Lokasi bukan merupakan hak atas tanah.

BAB IV

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK UNTUK IZIN LOKASI

Pasal 4

(1)Izin lokasi dapat diberikan kepada badan dan perorangan yang sudah mendapat rekomendasi instansi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan luas tertentu sehingga dapat memperoleh seluruh areal yang ditunjuk.
(2)Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek lingkungan dan aspek tata guna tanah yang meliputi penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, Rencana tata ruang wilayah, kemampuan tanah dan lingkungan.
(3)Tanah yang dapat ditunjuk untuk izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh badan atau perorangan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.
(4)Izin lokasi tidak dapat diberikan kepada usaha kegiatan non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali telah mendapat persetujuan alih fungsi lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(5)Pembatasan luas Izin Lokasi meliputi :
1. a.Usaha Pertanian dalam arti luas :
  1. 1.pertanian atau agribisnis maksimal 100 (seratus) hektar;
  2. 2.perkebunan maksimal 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan
  3. 3.perikanan tambak 40 (empat puluh) hektar dan tawar 20 (dua puluh) hektar.
2. b.non pertanian meliputi :
  1. 1.industri maksimal 100 (seratus) hektar; dan
  2. 2.perumahan maksimal 50 (lima puluh) hektar.
3. c.pertambangan menyesuaikan IUP-OP, kajian lingkungan, studi kelayakan.
4. d.usaha pertanian dalam arti sempit :
  1. 1.perkebunan dibawah 25 (dua puluh lima) hektar tidak diperlukan izin lokasi; dan
  2. 2.perikanan sampai dengan 4 (empat) hektar untuk tambak, dan 2 (dua) hektar untuk perikanan tawar tidak diperlukan izin lokasi.

Pasal 5

(1)Izin lokasi tidak diperlukan jika :
1. a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
2. b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. c.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
5. e.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh Izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
6. f.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian, dan
7. g.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(2)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f perusahaan yang bersangkutan melaporkan penggunaan lahan kepada Pemerintah Daerah melalui satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang perizinan.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

(1)Bupati berwenang memberikan Izin Lokasi.
(2)Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI

Pasal 7

(1)Permohonan Izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditugasi dan bertanggungjawab di bidang pertanahan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
1. a.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) komisaris utama, direktur utama serta struktur pengurus harian;
3. c.fotokopi NPWP, SIUP, SITU, TDP yang masih berlaku;
4. d.surat keterangan domisili;
5. e.rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
6. f.peta atau sketsa lokasi dengan skala yang jelas;
7. g.pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tanah pengganti bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah;
8. h.uraian rencana penggunaan atau pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
9. i.surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN); dan
10. j.surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
(3)Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan secara administratif oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang pertanahan.
(4)Rapat koordinasi dilaksanakan apabila semua dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
(5)Permohonan izin ditolak, karena alasan sebagai berikut :
1. a.persyaratan permohonan tidak lengkap;
2. b.adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
3. c.kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
4. d.kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah.
(6)Dalam hal permohonan izin lokasi jika ditolak, Bupati atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pertanahan memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

(1)Izin lokasi diberikan dengan ketentuan :
1. a.luas tanah sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima) hektar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. b.luas tanah lebih dari 25 Ha (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 Ha (lima puluh) hektar untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
3. c.luas tanah lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2)Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
(3)Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas tanah ditunjuk pada Izin Lokasi belum diperoleh seluruhnya, dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang telah diperoleh minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari luas yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
(4)Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut : a) Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu bidang kesatuan b) Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 9

(1)Permohonan perpanjangan Izin Lokasi harus diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.
(2)Dalam hal perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi sampai dengan masa berlaku Izin Lokasi maka perusahaan dianggap tidak memperpanjang Izin Lokasinya.
(3)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan penerimaan atau penolakan perpanjangan Izin Lokasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan Izin lokasi secara lengkap.
(4)Pengecualian syarat administrasi perolehan hak atas tanah Izin Lokasi dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan, sepanjang pemohon telah menunjukan permohonan hak atas tanah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk jual beli, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. 2) pemberian ganti kerugian seperti yang dimaksud pada ayat 1 meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau kerugian lain yang dapat dinilai.

(3)Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
(4)Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belulm dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
(5)Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…