DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengembangan, pengelolaan dan pelayanan kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata. Diatur pula pendaftaran usaha kepariwisataan, hak, kewajiban, dan larangan, badan promosi pariwisata daerah. Selain hal tersebut, Dalam perda ini diatur juga tentang pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global melalui usaha pariwisata;
c.bahwa dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pengembangan, pengelolaan dan pelayanan kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang PengusahaanPariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5116);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 42);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032(Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah(Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Utara, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Utara.
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
19.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
20.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21.Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
22.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah.
23.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
25.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
26.Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
27.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
28.Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
29.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30.Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
31.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
32.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
33.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
34.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35.Hari Kerja adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah, penyelenggaraan Kepariwisataan dimaksudkan untuk:

a.Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b.Menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
d.Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; dan
e.Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

a.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
d.Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
e.Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.Mengangkat citra Daerah;
g.Memupuk rasa cinta tanah air;
h.Memperkuat kearifan lokal;
i.Mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa;
j.Mengoptimalkan pendayagunaan produk lokal, regional dan nasional; dan
k.Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah, meliputi :

a.Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Daerah;
b.Menetapkan destinasi pariwisata di Daerah;
c.Menetapkan daya tarik wisata di Daerah;
d.Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e.Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
f.Memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi pariwisata dan Produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g.Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h.Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Daerah;
i.Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
j.Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k.Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisatan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 6

(1)Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.Industri pariwisata;
2. b.Destinasi pariwisata;
3. c.Pemasaran; dan
4. d.Kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam di Daerah.
(3)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Pembangunan struktur industri pariwisata;
b.Daya saing produk pariwisata;
c.Kemitraan usaha pariwisata; dan
d.Tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 8

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.Pemberdayaan masyarakat;
2. b.Pembangunan daya tarik wisata;
3. c.Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; dan
4. d.Pembangunan fasilitas pariwisata.
(2)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
(4)Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
(5)Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

a.Pengembangan organisasi Pemerintah Daerah;
b.Swasta dan masyarakat;
c.Pengembangan sumber daya manusia;
d.Regulasi peraturan perundang-undangan di Daerah; dan
e.Mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…