DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang prubahan pasal pada Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa tersebut diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokokKepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- undangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahdua kali terakhirdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);
4.Undang-undangNomor 13 Tahunn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4689); PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA. Menimbang : a. bahwadalam rangka percepatan arus informasi antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan, Pembengunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan. Dipandang Perlu membentuk Kelompok jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utarasebagai Penghubung antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan lembaga Departemen dan Non Departemen di Jakarta;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa tersebut diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokokKepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- undangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3890);
1. 2.Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahdua kali terakhirdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);
3. 4.Undang-undangNomor 13 Tahunn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4689); PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA. Menimbang : a. bahwadalam rangka percepatan arus informasi antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan, Pembengunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan. Dipandang Perlu membentuk Kelompok jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utarasebagai Penghubung antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan lembaga Departemen dan Non Departemen di Jakarta;
b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa tersebut diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokokKepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- undangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3890);
1. 2.Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahdua kali terakhirdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);
3. 4.Undang-undangNomor 13 Tahunn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4689); PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA. Menimbang : a. bahwadalam rangka percepatan arus informasi antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan, Pembengunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan. Dipandang Perlu membentuk Kelompok jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utarasebagai Penghubung antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan lembaga Departemen dan Non Departemen di Jakarta;
b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa tersebut diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokokKepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- undangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3890);
1. 2.Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahdua kali terakhirdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);
3. 4.Undang-undangNomor 13 Tahunn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4689);
4. 5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1) .
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf Ahli Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2 , diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Bab. IV Pasal 6 ayat (1), Bagian (C), Poin Ke (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

(1). C. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari :

3.Bagian Umum dan Protokoler, membawahi :

a.Sub Bagian Tata Usaha;
b.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c.Sub Bagian Protokol dan Perjalanan dinas;
d.Sub Bagian Penghubung Jakarta;
e.Sub Bagian Penghubung Kendari.

(2). Sub-sub Bagian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung Jawab kepada Kepala bagian;

Pasal 2

(1)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Penghubung Jakarta dan Sub Bagian Penghubung Kendari, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di : Wanggudu PadaTanggal : 8 Juli 2014 BUPATI KONAWE UTARA TTD H. ASWAD SULAIMAN P. Diundangkan di : Wanggudu PadaTanggal : 8 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TTD H. ABUHAERA, S.Sos, M.Si. Pembina UtamaMudaGol. IV/c NIP. 19580515 198103 1 033 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 64

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…