DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kawasan tanpa rokok, Peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan. Diatur pula tentang sanksi administrasi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1). DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA Dan BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4.Dinas adalah Dinas yang berada dalam lingkup Kabupaten Konawe Utara.
5.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
7.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
8.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10.Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
11.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
12.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15.Arena Tempat Bermain Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak.
16.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

(1)Bupati berwenang nenetapkan tempat-tempat tertentu di daerahsedbagai Kawasan Tanpa Rokok;
(2)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Kantor pemerintah;
2. b.Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. c.Tempat Prosese Belajar Mengajar;
4. d.Arena Kegiatan Anak;
5. e.Tempat Ibadah;
6. f.Tempat Kerja; dan
7. g.Tempat Umum.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.Tempat pendidikan formal, yaitu:
  1. 1.Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat,
  2. 2.Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat,
  3. 3.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat,
  4. 4.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan
  5. 5.Tempat pendidikan formal lainnya.
2. b.Tempat pendidikan nonformal, yaitu :
  1. 1.lembaga kursus/pelatihan;
  2. 2.Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.tempat pendidikan non formal lainnya.
(4)Tempat Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kelompok bermain anak (play group); dan
2. b.tempat Penitipan Anak (TPA);
(5)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang.

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

a.memproduksi atau membuat rokok;
b.menjual rokok;
c.menyelenggarakan iklan rokok;
d.mempromosikan rokok; dan/atau
e.menggunakan rokok.

Pasal 5

(1)Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
(2)Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Terbatas Merokok wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
1. a.terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. b.dilengkapi dengan alat penghisap udara;
3. c.memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

Pasal 7

(1)Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok maupun Kawasan Terbatas Merokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
3. c.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
4. d.menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 5;
5. e.melaporkan kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 5.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003