DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini beirisi tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten konawe Utara nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukkan dan susunan perangkat daearah Kabupaten Konawe Utara , adapun peraturan yang berubah /dihapus sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 huruf (d) pada angka 3 dan angka 21 mengalami perubahan dan Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanian serta Urusan Keuangan sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian agar mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara R I T a h u n 1945;

2.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 T a h u n 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 114);
5.Peraturan Daeraih Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara T a h u n 2016 Nomor 87). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. 3

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara T a h u n 2016 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 huruf (d) pada angka 3 dan angka 2 1 mengalami perubahan Nomenklatur Dinas serta mengalami penambahan Dinas yang termuat pada angka 24 dan 25. Sedangkan pada huruf (e) mengalami perubahan Nomenklatur Badan yaitu pada angka 3 serta mengalami penambahan pada angka 4, sehingga Pasal 2 hurf (d) dan (e) berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

d.Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. 4.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
5. 5.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja.
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B , Menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan.
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B , menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.
10. 10.Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Peneatatan sipil.
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B , menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tipe B , menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
15. 15.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
18. 18.Dinas Perpustakaan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata. 2 1 . Dinas T a n a m a n Pangan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
21. 22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B , menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol-PP).
22. 23.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).
23. 24.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
24. 25.Dinas Perkebunan dan Holtikultura Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Perkebunan dan Holtikultura.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B , melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendapatan; Ketentuan Pasal 14 dihapus 6

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : «2 ^ AP'^'L 2018 BUPATI KONAWE UTARA, H. RUKSAMIN Diundangkan di : Wanggudu Pada Tanggal : Ap^^ii. 2018 S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, H. MARTAYA LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 98 NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR / TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Pasal 2

d.Cukup jelas.
1. 1.Cukup jelas.
2. 2.C u k u p jelas.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dinas yang dibentuk sebagai perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Konawe Utara. Perubahan Nomenklatur dinas tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Organisai Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. 4.Cukup jelas.
5. 5.Cukup jelas.
6. 6.Cukup jelas.
7. 7.Cukup jelas.
8. 8.Cukup jelas.
9. 9.Cukup jelas.
10. 10.Cukup jelas.
11. 11.Cukup jelas.
12. 12.Cukup jelas.
13. 13.Cukup jelas.
14. 14.Cukup jelas.
15. 15.Cukup jelas.
16. 16.Cukup jelas.
17. 17.Cukup jelas.
18. 18.Cukup jelas.
19. 19.Cukup jelas.
20. 20.Cukup jelas. 8 2 1 . Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan dinas yang terbentuk melalui perubahan Nomenklatur Dinas Pertanian. Perubahan Nomenklatur dinas tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Organisai Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
21. 22.Cukup jelas.
22. 23.Cukup jelas.
23. 24.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Merupakan Dinas yang terbentuk sesuai hasil pemecahan dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penambahan Dinas tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Organisai Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
24. 25.Dinas Perkebunan dan Holtikultura Merupakan Dinas yang terbentuk sesuai hasil pemeeahan dari Dinas Pertanian. Penambahan dinas tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Perbaikan Data Urusan Pertanian dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Organisai Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. Cukup jelas.
25. 1.Cukup jelas.
26. 2.Cukup jelas.
27. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan yang terbentuk dari perubahan Nomenklatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan Nomenklatur Badan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Organisai Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
28. 4.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan yang terbentuk sesuai Hasil Pemecahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Penambahan Dinas tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Perbaikan Data Urusan Keuangan, dari Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Organisai Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. 9
29. 2.Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. BUPATI KONAWE UTARA H. RUKSAMIN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…