DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat: 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3. Neraca; 4. Laporan Operasional; 5. Laporan Arus Kas; 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KONAWEUTARA, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN2023 BUPATIKONAWEUTARA PROVINS!SULAWESITENGGARA Dipindai dengan CamScanner

5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
2.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;Mengingat Dipindai denqan CamScanner
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Pemerintah N<?mor23 !ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Dipindai dengan CamScanner 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 20 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 126); 21 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 132); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5165); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5219); 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Neraca
d.Laporan Operasional
e.Laporan Arus Kas
f.Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA Dengan Persetujuan Bersama

22.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ' Dipindai deng1an CamScanner Rp 302.934.535. 728,00 Rp 6.500.000.000200 Rp 296.434.535. 728,00 Rp 547.305. 742.675,00 Rp 300.310.749.644,64 Rp 15.242.500,00 Rp 169.280.702.700,00 Rp 1.139.393.903.553,00 Rp 250.871.206.947,00 2 Belanja Modal 3 Belanja Tak Terduga 4 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa Jumlah Belanja Surplus/ ( Defisit) C Pembiayaan 1 Penerimaan 2 Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)Tahun Berkenaan A Pendapatan 1 Pendapatan Asli Daerah Rp 42.520.713.664,00 2 Pendapatan Transfer Rp 1.293.627.003.786,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 54.117.393.050,00 Jumlah Pendapatan Rp 1.390.265.110.500,00 B Belanja 1 Belanja Operasi: a Belanja Pegawai Rp 267.915.581.871,00 b Belanja Barang dan Jasa Rp 385.852 .612.472,36 c Belanja Bunga Rp 2.728.228.515,00 d Belanja Hibah Rp 11.692.935.850,00 e Belanja Bantuan Sosial Rp 1.597.850.000200 Jumlah Belanja Operasi Rp 669. 787.208. 708,36 Dlplndai denqan CamScanner (Rpl 92.459. 780. 750,00) 302.934.535. 728,00Rpb. 495.394.316.4 78,00Rpa. b.

a.Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp - 478.287.633.980,00 Realisasi Rp 250.871.206.947,00 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp227.416.427.033) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.192.459.780.750,00 dengan 4) rincian sebagai berikut: Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah peru bahan Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang)
a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 1.576.100.429.351,00
b.Realisasi Rp 1.139.393.903.553,00 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp Rp436. 706.525. 798,00 Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.227.416.427,033,00 dengan rincian sebagai 3) berikut: Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.436. 706.525. 798,00 dengan rincian sebagai berikut 2) Rp 1.097.812.795.371,00 Rp 1.390.265.110.500,00 b. Rp2.488.077.905.871,00 Anggaran Pendapatan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/ (Kurang) a. Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut: Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.2.488.077.905.871,00 dengan rincian sebagai 1) berikut:

Pasal 3

Dipindai dengan CamScanner Rp2.162.295.270.433,69 Rp2.153.337.845.996,69 Rp2.162.295.270.433,69

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 5

Rp295.394.316.478,00 Rp295.394.316.478,00 Rp54 7 .305. 742.675,00 Rp547.305.742.675,00

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan
c.Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 4

Rp 181.853.098.252,00 296.434.535. 728,00b. 478.287 .633. 980,00a. b. 17.106.682.498,00a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.10.606.682.498,00 dengan 5) rincian sebagai berikut: Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah peru bah an Realisasi 6.500.000.000,00 Selisih Lebih/(Kurang) (Rpl0.606.682.498,00) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.181.853.098.252,00 dengan rincian 6) sebagai berikut: Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan Realisasi Selisih Lebih/ (kurang) '-©c:croo(/)Ero0croO>ccJ.)"O'cij-0c'a.0 A Pendapatan-LO1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 37.770.689.873,50 2 Pendapatan Transfer- LO Rp 1.207 .629.069.620,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp 59.043.608.555.00 yang Sah-LO Jumlah Pendapatan-LO Rp l .304.443.368.048,50 B. Beban 1 Behan Operasi a Behan Pegawai Rp 265.618.367.568,00 h. Behan Persediaan Rp 104.476.492.545,99 c. Behan Jasa Rp 123.187.988.211,00 d. Beban Pemeliharaan Rp 31.708.981.981,42 e. Behan Perjalanan Dinas Rp 101.036.041.175,00 f. Behan Bunga Rp 28.228.515,00 g. Behan Su bsidi Rp Behan Hibah Rp 46.905.572.150,00 h. 1. Behan Bantuan Sosial Rp

1.59 7.850. 000, 00 J. Behan Penyusutan Rp 141.721.985. 722,54 k. Behan Amortisasi Rp
965.732.489,53 m. Behan Penyisihan Piutang Rp 1.643.969 .270,80 n. Behan Lain-Lain Rp Jumlah Behan Operasi Rp 818.891.209.629,28 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: Pasal 6 Pendapatan-LO1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 37.770.689.873,50 2 Pendapatan Transfer-LO Rp 1.207.629.069.620,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp 59.043.608.555,00 yang Sah-LO Jumlah Pendapatan-LO Rp 1.304.443.368.048,50 Be ban 1 Beban Operasi a Behan Pegawai Rp 265.618.367.568,00 b. Beban Persediaan Rp 104.476.492.545,99 c. Behan Jasa Rp 123.187.988.211,00 d. Beban Pemeliharaan Rp 31.708.981.981,42 e. Beban Perjalanan Dinas Rp 101.036.041.175,00 f. Behan Bunga Rp 28.228.515,00 g. Behan Subsidi Rp Behan Hibah Rp 46.905.572.150,00 h. 1.597.850.000,00 1. Behan Bantuan Sosial Rp Behan Penyusutan Rp 141.721.985. 722,54 J. 965.732.489,53 k. Beban Amortisasi Rp Behan Penyisihan Piutang Rp 1.643.969.270,80 m. Behan Lain-Lain Rp n. J umlah Beban Operasi Rp 818.891.209.629,28 B.A Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: L.(1)cccoo(/)Eco0c(Ci0)c(1)"'Om"Oc0..0 Pasal 6 Dipindai deng1an CamScanner a Saldo Kas awal per 1 Januari 2022 Rp 295.399.761.474,00

b.Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi Rp 550.291.410.600,64 c Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp (305.920.203.653,64) d Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 7 .540.219 .250,00 e Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp 1.998.055,00 f Saldo Kas akhir per 31 Desember 2022 Rp 547.313.185.726,00 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: (15.242.500,00) 2.098.840.775,21 427.359.050.044,01 (2.083.598.275,21) 0,00 429.457 .890.819,22 56.094.267 .600,00

Pasal 7

Rp Rp Rp 5 Pos Luar Biasa a Pendapatan Luar Biasa b Beban Luar Biasa Surplus/Defisit Pos lauar Biasa Surplus/ (Defisit)-LO Rp4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp Rp Rp Rp 56.094.267.600,00Rp 2 Beban Transfer Beban Transfer Bantuan

a.Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan
b.Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer 3 Beban Tak Terduga J umlah Be ban Surplus/Defisit dari Operasi Dipindai deng1an CamScanner : Laporan Realisasi Anggaran : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organsiasi, Program dan Kegiatan : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara. : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Operasional : Laporan Perubahan Ekuitas : Neraca : Laporan Arus Kas Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I Lampiran I. 1 Lampiran I.2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

1.709.447.551.608,33 427.359.050.044,01 16.531.244.344,35 2.153.337.845.996,69 a Ekuitas Awal Rp

b.Surplus/Defisit-LO Rp
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp d Ekuitas Akhir Rp Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…