DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota dprd. Diatur pula tentang belanja penunjang kegiatan dprd; pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd. Selain itu perda ini juga mengatur ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan mengatur hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggot Daerah

b.bahwa pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Adminisratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Utara
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang pembentukan kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara nomor BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan mengatur hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara; ahwa pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Hak Keuangan dan Adminisratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Utara. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 53 tambahan nomor 4721); KABUPATEN KONAWE UTARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan mengatur hak Keuangan dan Administratif a Dewan Perwakilan Rakyat ahwa pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan ahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk Kabupaten Konawe Utara tentang Hak Keuangan dan Adminisratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Undang Dasar Negara Repulik nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Konawe Utara (Lembaran 53 tambahan Negara RI
3. 3.Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0m0r 5234);
4. 4.Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara.
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perada Kabupaten Konawe Utara.
9.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe Utara.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggta DPRD.
13.Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
14.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat diatas.
15.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lain dierikan setiap bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua tau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
17.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
18.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
19.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Kesehatan, jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan, belanja Rumah Tangga dan tunjangan Transportasi.
20.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang dibeikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengahiri masa baktinya.

BAB II

PENGHASILAN , TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi :
  1. 1.Uang Representasi;
  2. 2.Tunjangan Keluarga;
  3. 3.Tunjangan Beras;
  4. 4.Uang Paket;
  5. 5.Tunjangan Jabatan;
  6. 6.Tunjamgan Alat Kelengkapan; dan
  7. 7.Tunjangan alat Kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliput :
  1. 1.Tunjangan Kmunikasi Intensif ; dan
  2. 2.Tunjangan Reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% ( delapan puluh persesn ) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% ( tujuh puluh lima persen ) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perudang – undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% ( seratus empat puluh lima persen ) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.Ketua, sebesar 7,5% ( tujuh koma lima persen );
2. b.Wakil ketua, sebesar 5% ( lima persen )
3. c.Sekretaris, sebesar 4% ( empat persen ); dan
4. d.Anggota, sebesar 3% ( tiga persen ); dari tunjangan jabatan ketua DPRD
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Pengelompokan kemampuan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi, intensif dan tunjangangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas;
1. a.Jaminan kesehatan;
2. b.Jaminan kecelakaan;
3. c.Jaminan kematian; dan
4. d.Pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.Rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.Kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.Belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.Rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.Tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 ( satu ) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…