DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndoneisa Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5165); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 20 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138); 21 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572); 22 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 142); 23 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 622); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Neraca
d.Laporan Operasional
e.Laporan Arus Kas
f.Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 2

2.137.621.596.131,00Rp 74.420.246.465,00 2.062.294. 741.359,00 906.608.307,00 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: A Pendapatan 1 Pendapatan Asli Daerah Rp 2 Pendapatan Transfer Rp 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp Jumlah Pendapatan B Belanja 1 Belanja Operasi: a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Bunga d Belanja Hibah e Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi 2 Belanja Modal 3 Belanja Tak Terduga 4 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa Jumlah Belanja Surplus/ ( Defisit ) 355.140.363.407,00 639.349.747.671,00 4.046.032.653,00 86.645.103.210,00 1.316.886.000,00 Rp 1.086.498.132.941,00 Rp 776.492.976.465,00 Rp 20.352.802.942,00 Rp 24.673.422.364,00 Rp 2.108.017.334.712,00 Rp 29.604.261.419,00 C Pembiayaan 1 Penerimaan Rp 2 Pengeluaran Rp Jumlah Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Rp 10.998.277.498,00 1.581.307.554,00 189.416.969.944,00 219.021.231.363,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut -Rp 34.674.823.749,00 2.102.946.772.382,00 2.137.621.596.131,00 Rp Rp Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp34.674.823.749,00 (tiga puluh empat milyar enam l) ratus tujuh puluh em pat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus em pat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan
b.Realisasi Selisih lebih/ (Kurang) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp183.846.007.613,00 (seratus delapan puluh tiga milyar 2) delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah)dengan rincian sebagai berikut
a.Anggaran Belanja setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp Rp Rp 2.291.863.342.325,00 2.108.017 .334. 712,00 Rp183.846.007.613,00
1. 188.916.569.943,00 29.604.261.419,00 Rp Rp Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/ defisit sejumlah Rp218.520.83 l .362,00 (dua ratus delapan belas 3) milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian se bagai beriku t :
a.Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp218.520.83 l .362,00 Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp,00 dengan rincian sebagai berikut: 4) a. b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Rp Rp 310.998.277.498,00 310.998277.498,00 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp0,00 5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp500.400.001,00 (lima ratus juta empat ratus ribu satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah a. bah 122.081.707.555,00 peru an
b.Realisasi 121.581.307.554,00 Selisih Lebih/(Kurang) 500.400.001,00 -Rp500.400.001,00
1. 188.916. 569. 943, 00 189.416.969.944,00 6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp500.400.001,0000 (lima ratus juta empat ratus ribu satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan
b.Realisasi Selisih Le bih / (kurang)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
c.Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp310. 998.277.498,00 Rp310. 998.277.498,00 Rp219.02 1.231 .363,00 Rp219.02 l .23 l .363,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp2.847.965.300.548,99 Rp7.334.356.948,27 Rp2.840.630.943.600,72

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut : A Pendapatan-LO 1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 73.094. 792.845,00 2 Pendapatan Transfer-LO Rp l .294.826.304.895,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Rp 1.853.076.943,00 Jumlah Pendapatan-LO Rp 1.369.774.174.683,00 B. Beban 1 Be ban Operasi a Behan Pegawai Rp 354.533.249.322,00

b.Be ban Persediaan Rp 297.989.072.653,60 C. Behan Jasa Rp 167.517.142.688,00
d.Behan Pemeliharaan Rp 14.188. 720.575,00
e.Behan Perjalanan Dinas Rp 143.000. 743.251,00
f.Behan Bunga Rp 3.141.809.891,00
g.Behan Subsidi Rp
h.Behan Hibah Rp 86.645.103.210,00
1. 1.Behan Bantuan Sosial Rp 1.316.886.000,00
j.Be ban Penyusutan
k.Be ban Amortisasi
m.Behan Penyisihan Piutang
n.Behan Lain-Lain Jumlah Beban Operasi 2 Behan Transfer
a.Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
b.Behan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Behan Transfer 3 Behan Tak Terduga Jumlah Beban Surplus/Defisit dari Operasi 4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 5 Pos Luar Biasa a Pendapatan Luar Biasa b Behan Luar Biasa Surplus/Defisit Pos lauar Biasa Surplus/ (Defisit)-LO Rp Rp Rp Rp 204.758.923.742,79 7.594.162.878,86 1.946.499.687,84 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.282.632.313.900,09 104.967.076.900,00 20.352.802.942,00 l.407.952.193.742,09 - 38.178.019.059,09 - 9.042.238.054, 12 -47.220.257.113,21 Rp 104.967.076.900,00 Rp 0,00 --------�-

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: a Saldo Kas awal per 1 Januari 2024

b.Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi c Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan d Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan e Arus Kas dari aktivitas non anggaran f Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 311.331.828.667,00 805.589.898.884,00 - 782.485.637.465,00 - 115.081.307.554,00 333.151.438,00 219.021.631.094,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut : a Ekuitas Awal Rp

b.Surplus/Defisit-LO Rp
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp d Ekuitas Akhir Rp

Pasal 9

2.903.241.146. 716,48 - 62.610.203.115,77 0.00 2.840.630. 943.600, 72 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Lam piran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran II Lam piran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII : Laporan Realisasi Anggaran : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organsiasi, Program dan Kegiatan : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara. : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Operasional : Laporan Perubahan Ekuitas : Neraca : Laporan Arus Kas : Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lam piran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Lampiran XXl Lampiran XX : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulr : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya : Daftar Dana Cadangan Daerah : Daftar Kewajiban Jangka Pendek : Daftar Kewajiban Jangka Panjang : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah : Ikhtisar Laporan Keuangan ( Laporan Laba/Rugi )Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…