DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan keharusan guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwasan lingkungan hidup;
b.bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan adanya pengukuran kualitas lingkungan hidup, sehingga kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah sedini mungkin;
c.bahwa laboratorium lingkungan merupakan salah satu aset kekayaan daerah dan apabila dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobnesia Nomor 4689); 1 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAY AAN DAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWEUTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 BUPATIKONAWE UTARA PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- Menetapakan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWEUTARA dan BUPATIKONAWEUTARA

4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). 3 Objek Retribusi terdiri dari:

a.Pelayanan analisis sampel kualitas lingkungan yang berasal dari buangan industri, hotel, rumah sakit, perkantoran, pemukiman, restoran serta analisis parameter kualitas lingkungan yang sejenis;
b.Pemakaian peralatan laboratorium oleh pelanggan.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian/ pemanfaatan laboratorium lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel udara, air, air limbah dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 2

4.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa atau memperoleh pelayanan dari Laboratorium Lingkungan Daerah.
9.Analisis sampel kualitas lingkungan adalah semua yang termasuk kegiatan pengujian sampel udara, air, air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terhadap sampel yang diambil langsung maupun sampel yang diantar oleh pelanggan.
10.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel dan penggunaan peralatan yang bersangkutan yang dikelola oleh Laboratorium Daerah.
11.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengambilan sampel, penerimaan sampel, penganalisis sampel dan mengelola data serta mengeluarkan sertifikasi hasil uji dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

(1)Pembayaran retribusi dilakukan dimuka sebelum pengambilan dan pemeriksaan sampel oleh Laboratorium Lingkungan Daerah.
(2)Hasil retribusi merupakan pandapatan daerah yang harus disetor ke kas daerah.

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan pelayanan analisis sampai kualitas lingkungan wajib membayar retribusi.
(2)Struktur dan besamya tarif retribusi dibebankan berdasarkan jenis jasa pemeriksaan.
(3)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah sampel uji serta parameter yang dianalisa.
(4)Struktur dan besamya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATACARAPEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

BABV STRUKTURDAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan untuk pengganti biaya pengadaan bahan dan operasional pemeriksaan serta penyusunan alat.

Pasal 7

BAB IV PRINSIP DALAMPENETAPANSTRUKTUR DAN BESARANNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah sampel dan parameter yang dianalisa, waktu dan tempat pemakaian dan jenis alat serta waktu dan tempat pengambilan sampel.

BAB IV

PRINSIP DALAMPENETAPANSTRUKTUR DAN BESARANNYATARIF RETRIBUSI Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah sampel dan parameter yang dianalisa, waktu dan tempat pemakaian dan jenis alat serta waktu dan tempat pengambilan sampel.

Pasal 6

BAB III CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Laboratorium digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Laboratorium digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Subjek Retribusi terdiri dari orang pribadi dan/ atau badan yang memperoleh pelayanan dari Laboratorium Lingkungan Daerah.

Pasal 4

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 3 I 1.;ir; I 2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR ff~ UU;1A;t;WIJ_gkan di: Wanggudu ~~~~ial : ~ V~btr 2020 """",.. -.... ....... DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, I{ , ~---~an di : Wanggudu ~1!!8'oi~Il al : a_g 'D(5,e~l;,tr 2020 AWEUTARA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau terdapat kekurangan dalam pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

Pasal 10

(3)Pelanggan melakukan pembayaran melalui bendahara/ pembantu penerima dan bendahara/ pembantu penerima menyetor hasil penerimaan retribusi ke kas daerah secara bruto dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empatjam). 6 Yang dimaksud dengan pengujian limbah bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/ atau mencemarkan lingkungan hid up dan/ atau dapat membahayakan kesehatan semua. Yang dimaksud dengan pengujian sampel air adalah pengujian terhadap semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007